Ditekankan juga olehnya bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama merupakan pemimpin kunci di dalam Kemenkeu, apalagi pejabat tersebut tersebar dalam memimpin kantor wilayah di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu juga bertanggung jawab untuk dapat memetakan berbagai isu dari berbagai sektor, seperti kesehatan, pangan, energi, pendidikan, sosial bahkan keamanan.

Sebagai contoh, para Kepala Kantor Wilayah adalah kepanjangan tangan sekaligus wajah Kemenkeu di level regional. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah untuk memperkuat komunikasi publik dalam wadah kolaborasi Kemenkeu Satu, melalui ALCO daerah dan Regional Chief Economist (RCE), agar stakeholders termasuk Pemerintah Daerah mendapatkan informasi yang utuh serta dapat memahami dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.

Eselon II adalah key leaders di dalam merepresentasikan Indonesia di semua wilayah dan di semua isu. Di semua wilayah jelas, karena dibagi provinsi, kabupaten, kota. Di berbagai isu kesehatan seperti pandemi, bisa menjadi isu pangan yang akan dan sedang dihadapi dunia, bisa menjadi isu energi, bisa isu mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan, bisa isu mengenai masalah bantuan sosial, bisa isu keamanan. So many issues, jelas Sri Mulyani.

Sri menegaskan, bahwa pelantikan pejabat di lingkungan Kemenkeu adalah sebuah agenda rutin organisasi untuk menempatkan orang yang tepat, the right person on the right place.

"Kemenkeu sebagai bendahara negara mendapatkan tugas mengelola keuangan negara dan selalu dihadapkan pada situasi serta kondisi lingkungan yang terus berubah. Dari sisi keuangan negara, fungsi sebagai counter cyclical dan shock absorber terus dilakukan untuk menjaga melindungi rakyat dari ancaman kesehatan akibat dari pandemi, serta dari ancaman merosotnya kondisi sosial sehingga dapat menjadi ancaman pelemahan ekonomi. APBN selalu diandalkan, akan ada di garis depan, karena APBN adalah simbol kehadiran negara bagi rakyatnya," pungkas Sri.

(Redaksi)