POLITIKAL.ID - Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan beberapa pegiat anti korupsi dalam memperbaiki citra DJP dan Kemenkeu yang saat ini tengah mengalami erosi kepercayaan, pada Kamis (2/3/2023) dikabarkan lewat unggahan instagramnya @smindrawati.
Beberapa tokoh yang Sri Mulyani undang di antaranya adalah pimpinan KPK periode yang sudah berlalu. Nama seperti Amien Sunaryadi dan Laode Muhammad Syarif adalah contohnya.
Dalam pertemuan ini, Sri Mulyani mendapat beberapa masukan tentang apa yang harus Kemenkeu lakukan dalam menghadapi situasi saat ini.
Nama Sri Mulyani, Kemenkeu dan DJP akhir-akhir ini memang menjadi topik pembicaraan publik. Hal ini dipicu oleh salah satu oknum pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo.
Rafael Alun yang sudah dicopot dari jabatannya di DJP ini diketahui hidup bermewah-mewahan sementara beberapa asetnya malah tidak membayar pajak. Salah satu aset yang diketahui adalah mobil Rubicon.
Karena kasus Rafael Alun Trisambodo ini, salah satu bahasan pada pertemuan Sri Mulyani adalah fokus untuk penguatan pengawasan pegawai dan deteksi dini atas fraud. Tak lupa dibahas pula analisa LHKPN dan kepatuhan pegawai Kemenkeu.
Postingan Sri Mulyani ini mendapat berbagai respon dari netizen. Di antaranya ada yang mendukung tindakan yang dilakukan oleh Sri Mulyani ini.
"Semangat bu Sri... lanjutkan... saya yakin niat baik ibu akan menjadikan Indonesia lebih bersih.. rakyat lebih sejahtera, mohon diperkecil kesenjangan sosial ekonomi," kata @wibisonoarlyna memberikan dukungan.
Meski begitu, ada pula yang pesimis dengan apa yang terjadi di tubuh Kemenkeu.
Salah satunya adalah akun IG @wahjuwibowo. Akun ini mengutarakan kritiknya yang sebenarnya ditujukan kepada penegak hukum secara umum.
"Kepatuhan memberikan laporan LHKPN yang 100% itu harus diikuti dengan 100% keakuratan atau kebenaran harta yang dilaporkan. Kelemahan dari tugas melaporkan LHKPN ini kan mereka hanya menerima laporan saja tanpa harus memverifikasi laporan tersebut, benar atau tidak, ada yang disembunyikan atau tidak," kritik @wahjuwibowo.
"Jadi sifatnya hanya menggugurkan kewajiban saja," sambung @wahjuwibowo yang menganggap LHKPN ini hanya formalitas belaka.
Kekesalan ini bukannya tak beralasan. Netizen melihat pemeriksaan terhadap Rafael Alun Trisambodo yang saat ini sedang berlangsung belumlah sempurna.
"Kira-kira KPK sanggup memverifikasi semua LHKPN seluruh data yang masuk? Tahu Rubicon RAT diatasnamakan orang lain saja sudah putus asa," komentarnya setelah melihat tidak ada tindak lanjut atas mobil Rubicon yang diduga milik Rafael Alun.
Beberapa netizen juga menunggu langkah nyata dari Sri Mulyani. Mereka terlihat agak pesimis dengan perkembangan pemeriksaan Rafael Alun saat ini.
"Hayoo bu gimana tanggapannya terkait Rafael yang punya rumah ged1e mewah cuma bayar pajak 300 ribu, belom lagi pemilik awal Rubicon yang katanya cleaning service, tuntaskan bu," pinta @ucupussy.
"Momen kasus Rafael ini kalo memang KPK betul berani bisa digunakan untuk memanggil semua pegawai Kemenkeu yang memiliki LHKPN tidak wajar. Pertanwnya apakah KPK dan @smindrawati betul-betul serius ingin menghapus korupsi di Kemenkeu?," ucap @chris_yudhi yang meminta ketegasan Sri Mulyani.
(Redaksi)
