Menurut Wapres, persoalan tersebut menjadi ranah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Ia meminta Bawaslu menyelidiki isu dugaan politisasi beras bantuan sosial (bansos) yang justru jadi sarana kampanye Pilpres 2024.

"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan Pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja. Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak," ucap Ma'ruf, ujar Wapres Ma'ruf Amin, Jumat (26/1/2024).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah ada Capres-Cawapres yang memanfaatkan bansos pemerintah untuk kampanye Pilpres 2024.

"Kalau bansos semuanya program pemerintah. Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada," ujar Airlangga Hartarto.

Terpisah, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurti memastikan atribut paslon yang muncul di kemasan beras, bukan berasal dari Bulog.

Bulog, kata dia, hanya menempelkan label Badan Pangan Nasional dan Bulog di kemasan beras untuk bansos.

"Dari Bulog tidak ada atribut apa pun," ungkapnya.