POLITIKAL.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat koordinasi pengelolaan keuangan negara melalui pergantian lima pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I.
Dalam pelantikan pada Jumat (23/10/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pentingnya transformasi digital, efektivitas belanja pemerintah, serta sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Suahasil melantik lima pejabat yang terdiri dari satu Sekretaris Jenderal, dua Direktur Jenderal, dan dua Staf Ahli Menteri Keuangan.
Pergantian tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenkeu memperkuat organisasi sekaligus melanjutkan agenda reformasi pengelolaan keuangan negara.
Pelantikan itu mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan.
“Pelantikan pada pagi hari ini adalah bagian dari perjalanan Kementerian Keuangan untuk terus beradaptasi dan memperkuat organisasi,” ujar Suahasil dalam sambutannya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026).
Astera Pimpin Sekretariat Jenderal, Tri Budhianto Isi Perbendaharaan
Suahasil menunjuk Astera Primanto Bhakti sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menggantikan Robert Leonard Marbun. Sebelumnya, Astera menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Robert menjabat sebagai Sekretaris Jenderal sejak dilantik pada 27 Maret 2026, pada masa kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Sementara itu, Suahasil menunjuk Tri Budhianto untuk mengisi posisi Direktur Jenderal Perbendaharaan yang ditinggalkan Astera.
Suahasil meminta Astera mengoptimalkan peran Sekretariat Jenderal sebagai penggerak utama koordinasi dan dukungan manajemen di seluruh lingkungan Kemenkeu.
“Seluruh fungsi dukungan manajemen, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, organisasi, hukum, komunikasi, hingga pengelolaan aset internal, harus diarahkan untuk memastikan prioritas kerja Kementerian Keuangan terlaksana dengan baik,” beber Suahasil.
Menurutnya, Sekretariat Jenderal harus memastikan seluruh unit organisasi memperoleh dukungan yang memadai agar dapat menjalankan prioritas kerja kementerian secara efektif.
Tri Budhianto Diminta Percepat Transformasi Digital Perbendaharaan
Suahasil juga meminta Tri Budhianto melanjutkan transformasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan menuju modern treasury operations atau operasi perbendaharaan modern.
Ia menilai Direktorat Jenderal Perbendaharaan perlu memperkuat perannya, bukan hanya dalam pelaksanaan anggaran, tetapi juga dalam penyusunan anggaran serta penganggaran kementerian dan lembaga.
Pengalaman Tri diharapkan mampu memperkuat keterhubungan antara proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran sehingga pengelolaan APBN berjalan lebih terpadu.
“Dirjen Perbendaharaan harus terus berinovasi melalui digitalisasi. Dirjen Perbendaharaan yang sebelumnya yaitu Pak Prima telah mengatakan bahwa backbone dari transformasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah digitalisasi. Saya minta ini diteruskan, dengan memperkuat tata kelola, penguatan proses bisnis, dan kemudian pengembangan dari modern treasury operations,” terangnya.
Suahasil juga menyoroti pentingnya sistem pembayaran pemerintah yang lebih efisien dan terintegrasi. Ia mendorong pemerintah menyalurkan pembayaran secara langsung ke rekening penerima, termasuk untuk program perlindungan sosial, gaji pegawai negeri, dan pembayaran pensiun.
Menurutnya, mekanisme tersebut dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan APBN sekaligus memastikan masyarakat menerima manfaat belanja pemerintah secara langsung.
“Termasuk di dalamnya adalah pembayaran perlindungan sosial yang langsung ke rekening masing-masing, pembayaran gaji pegawai negeri, dan juga pada saatnya nanti seyogyanya pembayaran dari pensiun juga connect langsung kepada rekening seluruh pensiunan secara langsung dari Kas Umum Negara,” imbuhnya.
Nufransa Wira Sakti Perkuat Sinkronisasi APBN dan APBD
Di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah, Suahasil melantik Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggantikan Askolani.
Sebelumnya, Nufransa menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak. Posisi tersebut kini diisi oleh Neilmaldrin Noor.
Suahasil meminta Nufransa memperkuat peran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam menyelaraskan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa APBN dan APBD harus bekerja sebagai satu kesatuan untuk menghadirkan pelayanan negara dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Menurut Suahasil, pemerintah perlu menilai manfaat belanja secara menyeluruh, baik melalui transfer ke daerah, belanja APBD, maupun belanja langsung pemerintah pusat di berbagai wilayah.
“Terus perbaiki desain transfer, desain dan tata kelola serta proses bisnis transfer, dan tentunya cara kerja internal DJPK agar desentralisasi fiskal semakin efektif mendukung pemerataan pembangunan,” jelasnya.
Melalui penguatan tersebut, Suahasil berharap kebijakan transfer ke daerah dapat mendukung desentralisasi fiskal secara lebih efektif dan memastikan belanja pemerintah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Staf Ahli Diminta Hubungkan Berbagai Isu Strategis
Selain merombak posisi Sekretaris Jenderal dan dua Direktur Jenderal, Suahasil melantik dua Staf Ahli Menteri Keuangan. Namun, informasi yang disampaikan dalam naskah sumber belum menyebutkan nama kedua pejabat tersebut.
Suahasil menegaskan bahwa Staf Ahli Menteri Keuangan memegang peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan. Karena itu, ia meminta para pejabat tersebut membangun komunikasi lintas unit dan menghubungkan berbagai persoalan strategis di lingkungan kementerian.
“Staf Ahli Menteri Keuangan harus bisa berkomunikasi dengan semua unit Kementerian Keuangan, semua unit Eselon I Kementerian Keuangan, dan mampu melakukan connecting the dots atas berbagai isu strategis di Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Daftar Pejabat Eselon I Kemenkeu yang Dilantik
1. Astera Primanto Bhakti sebagai Sekretaris Jenderal
2. Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan
3. Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
4. Neilmaldrin Noor sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
5. Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional
(*)
