Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) kini telah disahkan menjadi UU.
SelengkapnyaGugatan hukum dilakukan Tim Advokasi Tolak Tambang ke Mahkamah Agung (MA) agar melaksanakan judicial review kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang dinilai cacat secara hukum.
SelengkapnyaSederet pihak tidak setuju atas kebijakan Presiden Jokowi memberi ormas keagamaan izin usaha pertambangan atau IUP.
Selengkapnya