POLITIKAL.ID - Berdasarkan data ada 94 kasus kebocoran info pribadi yang terjadi pada tahun 2019-2023 di Indonesia. 

Kejadian ini membuat  Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar  angkat bicara.

Cak Imin panggilannya meminta tegas Kementerian Komunikasi dan Informatika serta abdi negara menindak tegas pelaku. 

"Saya minta kasus kebocoran info ini lebih serius ditangani. Pelaku-pelakunya juga kudu ditindak tegas. Jangan hanya diberi teguran. Bahaya sekali jika info kita dengan mudah diakses orang lain," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis nang diterima di Jakarta, Selasa.

Berikutnya, dia berambisi Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memperkuat sistem perlindungan info pribadi di Tanah Air lantaran kasus kebocoran info terus terjadi.

"Ini (kasus kebocoran info pribadi) sudah terjadi berulang kali dan saya minta Kementerian Komunikasi dan Informatika memperkuat lagi sistem perlindungan info pribadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Muhaimin mengatakan Indonesia sudah mempunyai Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Namun, menurut dia, penerapan undang-undang tersebut belum melangkah dengan baik lantaran kasus kebocoran info pribadi terus terjadi.

Oleh lantaran itu, Muhaimin meminta Pemerintah memastikan penerapan UU Perlindungan Data Pribadi melangkah dengan baik.

"Kita ini sudah punya payung norma nang bagus, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Saya minta ini betul-betul diterapkan, Pemerintah kudu memastikan penerapan undang-undang ini dengan baik," ucap dia.

(Redaksi)