POLITIKAL.ID, SAMARINDA – DPRD Kaltim menolak skema belanja myc dalam APBD Kaltim 2021.
Selain karena dibahas mendadak, myc disebut-sebut wakil rakyat tak sesuai Rpjmd Kaltim.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2021 diproyeksi hanya mencapai Rp 11 triliun.
Dengan anggaran yang minim, rencana pembangunan Kaltim tampak terus berjalan.
Salah satunya, adalah pembangunan beberapa proyek yang skema pembayarannya adalah cicilan beberapa tahun atau multiyears contract (MYC).
Namun, titik cerah pembangunan pun hingga kini belum terlihat, karena pembahasan tampak cukup alot antara DPRD dan Pemprov Kaltim.
Nasib proyek pembangunan Flyover Jalan Muara Rapak di Balikpapan dan bangunan baru RS AW Sjahranie Samarinda pada akhirnya dibiayai tahun tunggal.
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan untuk kedua pembangunan tersebut masih belum dibahas. Sebab data atau laporan dari pemerintah provinsi masih belum didapat.
Makmur panggilan akrabnya, mengatakan bahwa penganggaran tahun depan harus digodok dengan matang dan tidak dibahas terburu-buru.
Ia tidak ingin keterbatasan anggaran nantinya menghasilkan pembangunan yang tidak memiliki manfaat bagi masyarakat banyak.
“Kita cermati bukan menunda anggaran. Kita cermati satu persatu bagaimana kondisi covid ini berdampak macam-macam,” ucap Makmur, Jumat (13/11/2020).
Sehingga, Makmur saat ini meminta pemerintah daerah untuk fokus memperbaiki sektor ekonomi di tengah imbasnya pandemi Covid-19. (*)
