POLITIKA.ID – Lebih dari 500 rumah tidak layak huni di Kalimantan Timur menjadi sasaran program rehabilitasi setelah Pemerintah Provinsi Kaltim mengubah prioritas anggaran perumahan. Pemprov Kaltim menggeser Rp15 miliar dari anggaran Gratispol pembebasan biaya administrasi KPR untuk memperluas program bedah rumah.
Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim hanya menyiapkan program perbaikan 11 rumah tidak layak huni. Tambahan anggaran tersebut membuat cakupan program meningkat menjadi lebih dari 500 unit.
Plt. Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Irhamsyah, mengatakan pemerintah mengambil keputusan tersebut setelah melihat kebutuhan perbaikan kualitas hunian yang masih tinggi di Kaltim.
“Semula kita alokasikan Rp20 miliar untuk 2.000 unit program gratis biaya administrasi perumahan. Namun, Rp15 miliarnya kita alihkan untuk rumah tidak layak huni, sehingga porsi gratis biaya administrasi tersisa Rp5 miliar. Rumah tidak layak huni ini yang kita prioritaskan,” ujar Irhamsyah usai konferensi pers di Samarinda, Senin (28/9/2026).
Pemprov Kaltim Siapkan Rp25 Juta untuk Setiap Rumah
Pemprov Kaltim menyiapkan bantuan Rp25 juta untuk setiap rumah yang masuk program rehabilitasi.
Irhamsyah menjelaskan, pemerintah akan menggunakan bantuan tersebut untuk memperbaiki komponen utama rumah yang belum memenuhi standar kelayakan.
Program itu mencakup perbaikan atap, lantai, dan dinding atau Aladin. Pemprov Kaltim juga menambahkan fasilitas sanitasi sebagai bagian dari perbaikan rumah tahun ini.
“Komponen perbaikannya mencakup Aladin [atap, lantai, dinding] dan tahun ini kita tambah aspek sanitasinya. Jika atapnya sudah bagus tapi lantainya belum ada, kita bangunkan lantainya. Begitu juga sanitasinya kita layakkan menuju rumah sehat,” jelas Irhamsyah.
Backlog Kualitas Rumah Kaltim Capai 374.045 KK
Tingginya kebutuhan rehabilitasi rumah menjadi salah satu alasan Pemprov Kaltim mengubah komposisi anggaran program perumahan.
Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) menunjukkan backlog kualitas atau kelayakan hunian di Kalimantan Timur mencapai 374.045 kepala keluarga (KK) atau 27,22 persen.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan backlog kepemilikan rumah yang mencapai 217.796 KK atau 15,85 persen.
Pemprov Kaltim melihat kondisi tersebut sebagai persoalan yang membutuhkan intervensi lebih luas. Karena itu, pemerintah memperbesar dukungan untuk rehabilitasi rumah warga melalui pengalihan sebagian anggaran Gratispol KPR.
Program Gratispol KPR Tetap Berjalan
Meski mengurangi anggaran, Pemprov Kaltim tidak menghentikan program pembebasan biaya administrasi KPR bagi MBR.
Dari pagu awal Rp20 miliar, pemerintah mempertahankan Rp5 miliar untuk melanjutkan program tersebut.
Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR-PERA Kaltim, Hariadi Purwatmoko, mengatakan program Gratispol KPR menghadapi sejumlah kendala dalam proses verifikasi.
“Tahun ini dari target yang dianggarkan, terealisasi 214 unit dengan serapan Rp1,7 miliar. Kendalanya bukan di sinergi Pemprov saja, tetapi verifikasi KPR di perbankan. Kelayakan debitur, SLIK OJK, hingga batasan penghasilan MBR semuanya diverifikasi penuh oleh pihak bank,” kata Hariadi.
Menurutnya, bank harus memastikan calon penerima memenuhi persyaratan sebelum pemerintah mencairkan manfaat program.
Perubahan Bank Mitra Hambat Pencairan
Selain proses verifikasi calon penerima, perubahan nama dan kepengurusan bank mitra juga memengaruhi proses administrasi.
Perubahan BTN Syariah menjadi BSN membuat Pemprov Kaltim perlu menyesuaikan kembali dokumen kerja sama. Pemerintah harus merevisi Memorandum of Understanding (MoU) sebelum mencairkan anggaran kepada penerima.
Hingga kini, program tersebut telah menjangkau 214 unit rumah dengan penyerapan sekitar Rp1,7 miliar.
Pemprov Kaltim memastikan masyarakat yang telah lolos verifikasi bank tetap dapat memperoleh pembebasan biaya administrasi KPR.
“Program gratis biaya administrasi perumahan ini hanya ada di Kaltim. Ini salah satu program unggulan kita. Sisa waktu yang ada tetap kita maksimalkan bersama bank mitra agar manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkas Irhamsyah.
(Redaksi)
