Transformasi Ekonomi Kaltim, Hilirisasi Perkebunan Jadi Penggerak Investasi Baru
POLITIKAL.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mempercepat peralihan ekonomi dari ketergantungan sektor batu bara menuju pembangunan berbasis keberlanjutan.
Seiring berkembangnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim menata ulang arah investasi dan menyiapkan proyek-proyek bernilai tambah yang mendorong sektor perkebunan, energi hijau, dan hilirisasi industri.
IPRO Perkebunan Rampung Akhir 2025
Salah satu langkah nyata pemerintah provinsi yaitu merampungkan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) untuk sektor perkebunan pada penghujung 2025.
Dokumen ini menyertakan daftar proyek siap tawar di bidang kakao, karet, dan kelapa sawit yang dirancang untuk mendorong nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa penyusunan IPRO hanya menjadi langkah awal dari transformasi ekonomi daerah.
Ia menyebut perlunya strategi promosi investasi yang agresif dan pelaksanaan hilirisasi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Penyusunan dokumen hanyalah tahap awal. Diperlukan strategi promosi yang efektif dan pelaksanaan hilirisasi yang nyata agar nilai tambah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Diversifikasi dari Batu Bara Menuju Ekonomi Hijau
Selama lebih dari dua dekade, Kaltim dikenal sebagai penghasil batu bara terbesar di Indonesia.
Cadangan batu baranya mencapai lebih dari 13 miliar ton, atau sekitar 39 persen cadangan nasional.
Dominasi sumber daya ekstraktif membuat ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi pasar global.
Kini pemerintah memilih melakukan diversifikasi ekonomi secara terarah.
Kaltim mulai memperkuat komoditas perkebunan berkelanjutan, mengembangkan energi terbarukan, mendorong hilirisasi industri, dan memanfaatkan potensi pariwisata alam.
Rudy mencontohkan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai model pengembangan kakao.
Pemprov Kaltim sedang mengajukan perlindungan Indikasi Geografis Kakao Mahakam Ulu untuk memperkuat daya saing produk lokal.
Sementara itu, Kutai Barat disiapkan sebagai pusat hilirisasi karet menjadi produk bernilai tinggi seperti crumb rubber.
Di Kutai Timur, pemerintah mendorong industri pengolahan kelapa sawit menjadi produk pangan dan bahan kimia.
Dukungan Kawasan Industri dan Infrastruktur Strategis
Untuk memastikan proyek-proyek dalam IPRO berjalan, Pemprov Kaltim menetapkan tujuh kawasan industri prioritas.
Di antaranya Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan, Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kutai Timur, dan Kawasan Ekonomi Khusus Buluminung di Penajam Paser Utara.
Pusat juga mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas seperti Tol Samarinda–Bontang yang ditargetkan rampung pada 2026.
Tol Balikpapan–Samarinda saat ini berfungsi sebagai jalur distribusi utama menuju IKN.
Pembangunan Pelabuhan Internasional Kariangau dan Bandara VVIP IKN ikut mempercepat mobilitas logistik dan arus investasi.
Pada sektor energi, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan fasilitas biomassa terus berjalan untuk mendukung visi “Kaltim Hijau 2045”.
Pemerintah juga memperluas jaringan fiber optik serta pusat data regional untuk menarik investasi sektor teknologi dan layanan keuangan.
Upaya tersebut menunjukkan hasil.
Hingga kuartal III 2025, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kaltim mencapai lebih dari 480 juta dolar AS.
Lima negara terbesar penyumbang investasi yaitu Singapura, Mauritius, Tiongkok, Malaysia, dan Inggris. Posisi ini menempatkan Kaltim sebagai salah satu provinsi dengan realisasi investasi terbesar di luar Pulau Jawa.
Meski begitu, Rudy menegaskan bahwa capaian nilai investasi bukanlah tujuan akhir.
“Investasi harus memberikan peluang kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkuat fondasi ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tegasnya.
Tantangan Kompetensi dan Tata Kelola
Kaltim masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan tenaga kerja terampil, rendahnya literasi digital, serta persoalan tata kelola lingkungan.
Pemprov Kaltim menggandeng Balai Latihan Kerja dan politeknik industri untuk meningkatkan kualitas SDM.
Di sisi lain, sistem perizinan terus dipermudah melalui OSS agar investor dapat bergerak lebih efisien.
“Setiap investasi harus mempertimbangkan kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal. Kami menargetkan Kaltim menjadi contoh keberhasilan transformasi menuju ekonomi hijau di tingkat nasional,” pungkasnya. (adv)
