POLITIKAL.ID – Wacana mengenai perubahan peta politik nasional kembali mengemuka setelah munculnya usulan terkait kenaikan Ambang Batas Parlemen 7 Persen. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Parera, memberikan respons mendalam mengenai pentingnya kebijakan ini untuk menciptakan struktur parlemen yang lebih ramping. Menurutnya, menaikkan angka ambang batas merupakan langkah strategis guna menyederhanakan jumlah partai politik yang berhasil menembus Senayan.
Andreas menilai bahwa penyederhanaan jumlah fraksi akan membawa dampak positif terhadap kualitas kinerja legislatif. Saat ini, sistem multipartai yang terlalu luas kerap menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan. Dengan menerapkan Ambang Batas Parlemen 7 Persen, proses seleksi partai politik akan berjalan lebih ketat sehingga menghasilkan keterwakilan yang lebih solid dan memiliki basis massa yang signifikan.
Efektivitas Kinerja Anggota Dewan Melalui Ambang Batas Parlemen 7 Persen
Salah satu alasan kuat PDIP mendukung kajian ini adalah demi menjaga fokus para anggota dewan. Selama ini, keterbatasan jumlah anggota dalam sebuah fraksi sering memaksa seorang legislator memegang jabatan rangkap pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Kondisi tersebut tentu menguras energi dan mengurangi kedalaman analisis anggota terhadap kebijakan negara. Melalui penerapan Ambang Batas Parlemen 7 Persen, partai yang masuk ke parlemen akan memiliki jumlah anggota yang memadai untuk mengisi seluruh pos AKD secara proporsional.
Andreas menjelaskan bahwa keterbatasan personil sering kali membuat anggota tidak fokus dalam menjalankan tugas konstitusional mereka. Jika sebuah fraksi memiliki jumlah kursi yang besar, mereka bisa membagi tugas secara merata tanpa ada anggota yang harus bekerja di dua atau tiga tempat sekaligus. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pengawasan serta kualitas pembuatan undang-undang di DPR RI. PDIP memandang bahwa kekuatan keanggotaan yang mumpuni merupakan syarat mutlak bagi parlemen yang sehat.
Selain itu, penyederhanaan ini juga bertujuan untuk memperkuat posisi fraksi dalam mengawal aspirasi rakyat. Dengan jumlah fraksi yang terbatas, koordinasi antar partai akan berjalan lebih efisien dan dinamis. Usulan Ambang Batas Parlemen 7 Persen ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap partai di Senayan benar-benar memiliki kapasitas organisasi yang tangguh dan siap bekerja keras untuk publik.
Pentingnya Simulasi Sebelum Penetapan Ambang Batas Parlemen 7 Persen
Meskipun mendukung arah penyederhanaan, Andreas mengingatkan bahwa penetapan angka tidak boleh berlangsung secara tergesa-gesa. Ia menyarankan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum mengesahkan Ambang Batas Parlemen 7 Persen. Simulasi ini sangat krusial untuk melihat proyeksi jumlah partai yang mampu bertahan serta dampaknya terhadap representasi suara nasional secara keseluruhan.
PDIP mengusulkan agar DPR idealnya hanya terdiri dari 5 atau 6 fraksi saja. Angka ini dianggap sebagai titik keseimbangan yang pas untuk menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. Andreas menegaskan bahwa suara rakyat tidak akan terbuang percuma meskipun aturan ini berlaku lebih ketat. Masyarakat tetap memiliki saluran aspirasi yang sah melalui partai-partai yang berhasil melampaui ambang batas tersebut. Prinsip keterwakilan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kajian perubahan regulasi pemilu.
Sejauh ini, PDIP juga mendorong agar persyaratan pembentukan partai politik baru mengikuti aturan yang lebih selektif. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi KPU yang terus berkembang. Melalui standar yang tinggi, ekosistem politik di Indonesia akan semakin matang dan tidak hanya terjebak pada kuantitas jumlah partai, melainkan pada kualitas gagasan dan keberpihakan kepada rakyat.
Visi Bersama NasDem untuk Stabilitas Pemerintahan
Sikap PDIP ini memperkuat usulan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, yang sebelumnya konsisten menyuarakan angka 7 persen. Surya Paloh berpendapat bahwa sistem selected party jauh lebih efektif daripada sistem multipartai yang terlalu banyak. Baginya, konsistensi ini sangat penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan kebebasan demokrasi memberikan manfaat nyata bagi kemerdekaan bangsa.
Paloh menilai bahwa banyaknya partai politik saat ini perlu menjadi bahan perenungan bersama. Ia mempertanyakan nilai demokrasi jika sistem yang ada tidak membawa kemanfaatan dan efektivitas bagi pembangunan nasional. Kesepahaman antara dua partai besar ini memberikan sinyal bahwa arah reformasi politik Indonesia menuju penyederhanaan semakin kuat. Semua pihak kini menantikan hasil simulasi teknis untuk menentukan masa depan sistem parlementer di tanah air.
(Redaksi)
