POLITIKAL.ID - Kasus tambang batubara ilegal yang melibatkan Ismail Bolong memasuki babak baru.

Ismail Bolong yang merupakan mantan personel Polresta Samarinda viral kala membuat video pengakuan menyetor upeti ke sejumlah petinggi Polri, termasuk ke Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto.

Belakangan, kasus Ismail Bolong ini disebut merupakan perang bintang antara eks Kadiv Propam Ferdy Sambo vs Kabareskirm.

Soal video upeti ke Kabareskrim ini dikonfirmasi oleh Ferdy Sambo.

Namun, Pengacara Ismail Bolong Johannes Tobing tak tinggal diam.

Dia bahkan menantang Ferdy Sambo untuk membuktikan soal hal tersebut. 

"Jadi kalau Ferdy Sambo yang bicara berarti harus Ferdy Sambo yang membuktikan. 

Kalau kita lawyer (pengacara) ini. Siapa dia yang mendalilkan, harus dia membuktikan, terus nanti dia kalau bohong gimana, kalau dia prank gimana," kata Johannes saat dikonfirmasi, Sabtu (10/12/2022).

Johannes mengungkapkan pernyataan Ferdy Sambo itu bisa tercermin dalam keterangannya dipersidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Lihatin saja, kan bisa nilai itu persidangannya asli atau tidak, benar atau tidak, bohong atau tidak," ucapnya.

Johannes kembali menegaskan jika kliennya itu ditetapkan sebagai tersangka hanya terkait kasus tambang ilegal.

"Kita kan penasihat hukum, harus membawa bukti. Kalau katanya-katanya terus bagaimana cara membuktikan itu kalau katanya-katanya," ujar Johannes.

Untuk informasi, Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan Ismail Bolong sebagai tersangka dan ditahan terkait kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah membeberkan Ismail Bolong berperan sebagai pengatur jalannya pertambangan yang tidak memiliki izin usaha.

Diketahui, tambang ilegal yang dilakukan oleh Ismail Bolong cs di lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT Santan Batubara.

"Peran IB mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal pada lingkungan PKP2B perusahaan lain dan menjabat sebagai Komisaris PT EMP (PT Energindo Mitra Pratama) yang tidak memiliki izin usaha penambangan untuk melakukan Kegiatan penambangan," kata Nurul dalam konferensi pers, Kamis (8/12/2022).

Selain Ismail Bolong, penyidik juga telah menetapkan dua orang lain sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Keduanya yakni berinisial BP alias Budi dan RP alias Rinto. (*)