POLITIKAL.ID - Setan dan tuyul bergentayangan menghantui para pegawai di Kementrian Keuangan.
Hal ini diungkapkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam acara peringatan Hari Antikorupsi di Kementerian Keuangan, yang disiarkan virtual, Selasa (13/12/2022).
Sri Mulyani pun mengingatkan jajarannya agar tetap menjaga integritasnya sebagai abdi negara yang bersih dan terhindar dari korupsi.
Sri Mulyani menggambarkan godaan untuk korupsi sebagai setan dan tuyul.
Sri mengingatkan bagi unit kerja yang sudah punya predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) agar bisa merealisasikan status tersebut dalam pekerjaannya sehari-hari.
Sri Mulyani bilang dirinya akan sangat kesal bila ternyata masih ada karyawan yang korupsi di wilayah WBK WBBM.
"Saya merasa terluka kalau ada yang WBK WBBM terus ditangkap gara-gara korupsi," ungkap Sri Mulyani dalam acara peringatan Hari Antikorupsi di Kementerian Keuangan, yang disiarkan virtual, Selasa (13/12/2022).
Menurutnya, godaan-godaan korupsi akan selalu hadir dan mendekati para pegawainya, dia menyebutnya sebagai setan dan tuyul.
Maka dari itu, Sri Mulyani berpesan agar jajarannya bisa menghindari setan dan tuyul tadi.
"Itu lah jadi bukti bahwa kalau kita sudah canangkan wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani terus tidak ada setan dan tuyul yang bolak-balikkan hati kita. Godaan itu tetap akan datang," kata Sri Mulyani.
Dia kembali menegaskan jajarannya di unit kerja yang sudah mendapatkan WBK dan WBBM bisa menjaga status tersebut.
"Jadi jangan sampai sudah WBK dan WBBM sudah ada plakatnya, tapi bussines as usual," ujarnya.
Dia kembali menegaskan jajarannya di unit kerja yang sudah mendapatkan WBK dan WBBM bisa menjaga status tersebut.
"Jadi jangan sampai sudah WBK dan WBBM sudah ada plakatnya, tapi bussines as usual," ujarnya.
Setidaknya ada 414 unit kerja Kementerian Keuangan yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM.
Sementara itu 212 unit kerja belum mendapatkan predikat zona integritas tersebut dari Kementerian Pendayagunaan Aparat dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
"Bagi yang belum dapat WBK WBBM bukan berarti ada korupsi menjalar di sana, dari 212 yang belum dapat WBK WBBM harus menunjukan tata kelola Anda juga bersih," pungkas Sri Mulyani. (*)
