POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Samarinda. Pemkot Samarinda melalui Dinas Pendidikan Kota Samarinda menggelar seminar pendidikan di ruang Mangkupelas, lantai dua, Balai Kota. Dengan tema seminar adalah, upaya dinas pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia (sdm) yang berkualitas dan siap bersaing, dalam menghadapi globalisasi pada era milenial di kota Samarinda. Dalam sambutannya pula, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menuturkan seminar ini berkepentingan untuk mencari sebuah metode yang bisa dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah dan menghasilkan beragam ide baru sebanyak mungkin dengan cepat. "Seminar ini adalah brainstorming pendidikan kita dalam anggaran 2021, pemkot sudah mengalokasikan tiga jenis alokasi anggaran yakni, peningkatan sarana dan pra sarana pendidikan, bantuan operasional sekolah, dan biaya peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan," ucap Andi Harun seusai memberikan sambutan kepada awak media, Kamis (2/12/2021). Lanjut AH sapaan Andi Harun itu, besaran anggaran itu yakni, sarana pra sarana senilai Rp 16 miliar, lalu bantuan operasional sekolah Rp 37,9 miliar dan tenaga pendidikan Rp 88,4 miliar. Dengan begitu, anggaran Rp 100 miliar itu, ia berharap ada korelasi positif dengan peningkatan pendidikan. "Dari data ini kami juga mendapatkan, ternyata peningkatan kesejahteraan belum terlalu berdampak dengan kualitas pendidikan. Berarti ada hal yang harus kita evaluasi, seharusnya belanja ini berpengaruh kepada kualitas pendidikan. Kami juga menuntut dunia pendidikan atau sekolah mau introspeksi, dimana kelemahan kita," terangnya. Ditanya terkait amanat UU tentang alokasi anggaran untuk pendidikan dengan prosentase 20 persen. Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim itu, besaran anggaran yang digelontorkan sudah sesuai dengan program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda. "Justru forum ini hadir untuk sama-sama melakukan introspeksi dan inovasi bagi kualitas pendidikan kita. Saya sudah mengatakan guru dan tenaga pendidikan maupun pihak yang terlibat. Kualitas peningkatan pendidikan, bukan saja hanya sekadar tanggung jawab formal saja. Tapi meningkat, bisa menjadi tanggung jawab moral agar keinginan bisa terwujud," imbuhnya. (*)