POLITIKAL.ID - Wali Kota Bogor, Bima Arya mengaku tak ingin bergantung kepada pemerintah pusat soal jaring pengaman sosial (JPS) atau bantuan sosial (bansos) yang diberikan ke warga selama masa pandemi virus corona (Covid-19).

Pasalnya, menurut Bima, JPS atau bansos dari pemerintah seringkali tidak pasti. Mulai dari waktu turun, jumlah, hingga skema pemberiannya.

"Kita tidak akan mengharap banyak dari pemerintah pusat. Enggak bisa. Uncertain semuanya. Kapan turunnya? Jumlahnya berapa?," ujar Bima dalam diskusi online via aplikasi Zoom, Jumat (1/5).

Bima menjelaskan bahwa selama ini koordinasi dengan pemerintah pusat terkait bansos kerap berujung pada ketidakpastian. Oleh karena itu, ia ingin membagikan bansos secara mandiri melalui APBD dan bantuan lain.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan kini pihaknya tengah menyisir kembali APBD Kota Bogor untuk penanganan Covid-19. Hasilnya, Pemkot Bogor kini telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 144 miliar untuk menangani Covid-19 di Kota Bogor.

"Kita berhasil kemudian menganggarkan Rp 144 miliar, yang kita anggarkan untuk Covid-19 ini," ujar dia.

Penanganan akan dibagi dalam tiga aspek, yakni kesehatan, bansos, dan pemulihan ekonomi di Kota Bogor.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa saat ini pihaknya juga tengah fokus ke pemulihan ekonomi di Kota Bogor. Ada tiga persoalan yang kini dihadapi, yakni penurunan daya beli, kelangkaan bahan baku, dan suntikan dana ke pelaku usaha.

"Untuk pemberdayaan ekonomi ini, klaster ekonomi lah di jajaran dinas yang sekarang fokus ke situ," katanya. (*)

Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Bansos Pemerintah Pusat Tak Jelas, Walkot Bogor Ingin Mandiri"