POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Wali kota Samarinda, Andi Harun menyebut semua program kerja Pemkot Samarinda di era kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota (Wawali) Rusmadi harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Semua program kerja dari segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menurut dia, harus menyentuh pada kesejahteraan dan menjadi jawaban atas permasalahan yang dihadapi selama ini. Termasuk dalam hal penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang belum juga melandai sampai saat ini. “Saya tidak masalah kalaupun nanti anggarannya habis digunakan, asalkan benar-benar menyentuh masyarakat. Saya tegaskan, jangan ada satu rupiahpun dikucurkan tapi tidak menyentuh substansi penanganan Covid-19,” kata Wali Kota saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Program Penanggulangan Covid-19 bersama segenap OPD terkait di Balaikota, Senin (1/3/2021) pagi. Menurut dia, semua program kerja beserta anggaran dikucurkan tidak hanya sekadar dipertanggungjawabkan secara laporan administrasi. Tetapi lebih dari itu, merupakan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, Andi Harun yang baru saja dilantik Jumat (26/2/2021) lalu itu meminta agar dilaporkan terkait program penanganan Covid-19 di kota Samarinda selama ini. Terutama soal program yang sudah berjalan selama ini, agar menjadi bahan pijakan untuk melaksanakan program ke depan. Terkhusus dalam 100 hari masa kerja dirinya bersama Rusmadi. “Soal 3T (Testing, Tracing, Treatment) apakah selama ini sudah berjalan dengan baik ataukah seperti apa? Sudah berapa banyak anggaran yang sudah dikucurkan selama ini untuk kepentingan itu, dan apakah membawa dampak positif ataukah tidak? Ada ataukah tidak ada efeknya? Sehingga kita bisa melihat berapa anggaran yang tersisa, dan apa yang yang harus kita lakukan ke depan,” ungkap Andi Harun dalam arahannya. Ia mencontohkan seperti program penyemprotan disinfektan ke lingkungan masyarakat serta pengadaan infrastruktur lainnya untuk menunjang upaya penanganan Covid-19 di kota ini. Semua itu harus ditinjau dan dievaluasi agar ke depan penanganannya bisa menyentuh masyarakat dan menjadi jawaban atas penyelesaian permasalahan yang dihadapi selama ini. Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini juga mengakui, belakangan kerumunan masyarakat di sejumlah lokasi publik kian ramai. Termasuk tempat nongkrong. Karena itu, ia memastikan ke depan penegakan protokol kesehatan akan lebih diperketat dengan cara mengintensifkan kegiatan operasi yustisi di lapangan. Semisal warung kopi yang biasanya dengan kapasitas empat meja, dikurangi hanya menjadi dua meja demi menjaga jarak. Juga wajib memakai masker bagi semua pengunjung. Kemudian pemilik usaha juga wajib menyiapkan hand sanitizer. “Saya tahu, kebijakan soal penegakan protokol kesehatan ini adalah kebijakan yang tidak populis bagi masyarakat yang akan dirazia nanti. Semoga semua masyarakat suatu saat nanti bisa sadar bahwa semua ini kita lakukan demi kepentingan bersama,” ujarnya yakin. Sementara Wawali Rusmadi menambahkan, karena Covid-19 sudah menjadi bencana bahkan pandemi global, sehingga penangannya juga harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Ia berharap agar penanganan Covid-19 harus benar-benar menyentuh permasalahan sesungguhnya. Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Sugeng Chairuddin menyebut saat ini kasus Covid-19 di Kota Samarinda menembus angka 10.538. Meski begitu, angka pasien sembuh juga cukup tinggi dibanding tingkat nasional. Kemudian tingkat kematian akibat Covid-19 juga tergolong rendah dan jauh di bawah angka nasional. Namun meski begitu, penangananya tetap dilakukan secara serius. Buktinya, di APBD Samarinda 2021 ini juga Pemkot Samarinda tetap menyiapkan anggaran Rp50 miliar untuk penanganan Covid-19 di kota ini. “Tapi karena ada surat dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri, Red) soal refocusing, sehingga perlu kita lihat kembali,” ungkap Sugeng di hadapan segenap pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Samarinda. (001)