POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Buntut tarik ulur pelaksaan Musyawarah Daerah (Musda) X Golkar Kaltim, salah satu perwakilan pemilik suara untuk memilih Ketua DPD Golkar menyebut DPP tak Demokratis.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar Kaltim, Syarifuddin Gairah saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Selasa (10/3/2020).

Dirinya beralasan, seharusnya pengurus DPD diberikan kewenangan untuk mengatur urusan kepartaian di daerah.

Bukannya malah mengarahkan beberapa kader untuk menyerukan dan mendorong kader untuk aklamasi di arena Musda.

Menurutnya, belum tentu kader di DPD Kaltim setuju opsi aklamasi.

Seharusnya sebut dia, dinamika kepartaian sepenuhnya berada dalam lingkup DPD Kaltim.

"Bicara Pancasila itu kan demokratis, sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan, dengan begitu, semangat itu yang seharusnya muncul," ujar Sarifuddin sapaannya.