POLITIKAL.CO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekad pemerintah memberantas korupsi lahan sawit ilegal. Presiden menargetkan penyitaan 4 hingga 5 juta hektare lahan sawit ilegal sepanjang 2026 sebagai kelanjutan penertiban kawasan hutan negara.
Prabowo Subianto menyampaikan target ambisius tersebut saat menghadiri agenda Panen Raya di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (7/1/2026). Presiden mengungkapkan pemerintah telah berhasil menertibkan hampir 4 juta hektare lahan sawit ilegal yang beroperasi di kawasan hutan pada periode sebelumnya.
“Kita sudah berhasil menyita dan menertibkan hampir 4 juta hektare lahan sawit yang selama ini melanggar aturan dan merugikan negara. Tahun 2026 ini, saya targetkan 4 sampai 5 juta hektare lagi lahan bermasalah harus kembali ke pangkuan negara,” ujar Presiden Prabowo di hadapan petani dan sejumlah pejabat yang hadir.
Penyelamatan Potensi Pendapatan Negara, Melalui Penyitaan Lahan Sawit Ilegal
Presiden menjelaskan langkah penyitaan lahan sawit bermasalah bukan sekadar penegakan hukum semata. Pemerintah menilai tindakan ini sebagai upaya strategis menyelamatkan potensi pendapatan negara yang mencapai ratusan triliun rupiah dari pengelolaan sumber daya alam yang selama ini bocor.
Prabowo menyebut penertiban lahan sawit ilegal sejalan dengan upaya memberantas praktik korupsi dan pencurian kekayaan negara. Pemerintah menganggap operasional perkebunan sawit di kawasan hutan tanpa izin resmi telah merugikan perekonomian nasional dalam skala masif.
“Tujuannya jelas, uang rakyat kembali ke rakyat, dan lahan negara digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Selain penertiban lahan sawit, Presiden juga menyinggung upaya pemberantasan ratusan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi. Pemerintah menilai tambang ilegal telah menguras kekayaan alam Indonesia tanpa memberikan kontribusi kepada negara.
Instruksi Tegas kepada Kejaksaan Agung
Prabowo memberikan instruksi tegas kepada Jaksa Agung dan jajaran Jaksa Pengacara Negara Khusus Tindak Pidana Korupsi (Jampidsus) untuk tidak ragu melakukan penegakan hukum. Presiden meminta seluruh aparat penegak hukum mengabaikan setiap upaya lobi atau intervensi dari pengusaha yang melanggar aturan.
“Saya minta seluruh jajaran, terutama Jaksa Agung dan Jampidsus, terus melaju. Jangan dengarkan lobi-lobi. Kita harus berani. Kekayaan kita tidak boleh lagi dicuri,” tegas Prabowo.
Presiden menekankan kejaksaan harus fokus pada kepentingan rakyat banyak tanpa terpengaruh tekanan dari pihak manapun. Pemerintah menganggap independensi lembaga penegak hukum menjadi kunci keberhasilan program penertiban lahan dan tambang ilegal.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menggunakan analogi Kabinet Merah Putih sebagai tim sepak bola yang solid. Presiden menilai setiap menteri dan pejabat harus menjalankan fungsi masing-masing dalam menjaga aset negara tanpa perlu menunggu perintah detail di setiap langkah.
Mendukung Program Swasembada Pangan
Pemerintah menghubungkan program penyitaan lahan bermasalah dengan visi besar mencapai swasembada pangan nasional. Presiden menegaskan lahan yang telah kembali ke negara akan dikelola secara produktif untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Prabowo menjelaskan pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan hasil penyitaan untuk program pertanian yang mendukung kemandirian pangan. Strategi ini bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor produk pangan dari negara lain.
Target penyitaan 4 hingga 5 juta hektare lahan sawit bermasalah pada 2026 menunjukkan keseriusan pemerintah memberantas korupsi sektor sumber daya alam. Prabowo menilai penyelamatan aset negara menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Presiden menekankan seluruh lini pemerintahan harus bekerja sama memastikan target penyitaan lahan tercapai sepanjang 2026. Pemerintah akan terus mengawasi pelaksanaan penertiban lahan sawit dan tambang ilegal di seluruh wilayah Indonesia.
Komitmen Memberantas Korupsi
Langkah tegas pemerintah menyita lahan sawit ilegal mencerminkan komitmen serius memberantas korupsi dan kebocoran kekayaan negara. Prabowo menilai praktik perkebunan sawit di kawasan hutan tanpa izin telah berlangsung bertahun-tahun dan merugikan perekonomian nasional.
Pemerintah akan memastikan proses penyitaan lahan berjalan sesuai koridor hukum dengan melibatkan seluruh aparat penegak hukum. Jaksa Agung dan Jampidsus mendapat mandat penuh melakukan penindakan tanpa pandang bulu terhadap pelaku pelanggaran.
Target penyitaan lahan sawit bermasalah menjadi bagian dari strategi komprehensif pemerintah mengembalikan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat. Presiden optimis target 4 hingga 5 juta hektare pada 2026 dapat tercapai dengan dukungan seluruh jajaran pemerintahan dan penegak hukum.
