POLITIKAL.ID – Sorotan terhadap harga mobil dinas Ketua DPRD Kalimantan Timur terus menguat. Hingga kini, pihak Sekretariat DPRD Kaltim belum memberikan penjelasan resmi terkait pengadaan kendaraan dengan nilai Rp3,099 miliar tersebut.
Padahal, publik mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan mewah di tengah dorongan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Sekretariat DPRD Kaltim Belum Beri Penjelasan
Sampai saat ini, Kepala Biro Umum Sekretariat DPRD Kaltim, Hardiyanto, belum memberikan tanggapan ketika media mencoba mengonfirmasi pengadaan mobil dinas tersebut.
Kondisi ini memicu tanda tanya besar. Apalagi, transparansi penggunaan anggaran daerah menjadi sorotan utama dalam setiap kebijakan belanja publik.
Harga Mobil Dinas Ketua DPRD Kaltim Jadi Sorotan
Di sisi lain, Sekretariat DPRD Kaltim mengalokasikan anggaran pengadaan kendaraan dinas melalui APBD Perubahan 2025 dengan pagu Rp3,62 miliar.
Kemudian, paket pengadaan tersebut masuk dalam belanja modal alat angkutan kendaraan dinas bermotor darat dengan spesifikasi kendaraan operasional lapangan 4WD.
Nilai tersebut dinilai cukup tinggi. Bahkan, harga mobil dinas ini melampaui kendaraan dinas Presiden Prabowo Subianto yang memilih mobil produksi dalam negeri dengan harga sekitar Rp1 miliaran.
Spesifikasi Kendaraan dan Proses Pengadaan
Adapun kendaraan yang dipilih yakni Toyota Land Cruiser 250 Prado 2.7 VX dengan harga Rp3,099 miliar, termasuk PPN 12 persen.
Selanjutnya, CV Kana Surya Lestari menjadi penyedia kendaraan tersebut. Proses pembelian berlangsung pada Oktober 2025, lalu kontrak berakhir pada Desember 2025.
Akademisi Kritik Lemahnya Pengawasan
Sementara itu, pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdianysah Hamzah, menilai fungsi pengawasan DPRD tidak berjalan optimal.
“Seharusnya DPRD menjalankan fungsi check and balance, tetapi yang terjadi justru sebaliknya,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti adanya kedekatan politik antar elite daerah yang berpotensi melemahkan kontrol terhadap kebijakan anggaran.
“Ada persoalan dalam konteks politik dinasti yang membuat fungsi pengawasan tidak berjalan efektif,” tambahnya.
Dorongan Transparansi Penggunaan Anggaran
Oleh karena itu, publik kini mendesak pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam menjelaskan setiap penggunaan anggaran, terutama untuk pengadaan bernilai besar.
Di tengah tuntutan efisiensi, kebijakan belanja seperti ini justru memicu kritik. Publik pun berharap adanya penjelasan resmi agar polemik tidak terus berkembang.
(Redaksi)
