Perusda BKS Kembali Terima Pengembalian Kerugian Daerah, Nidya Listiyono: Ini Langkah Positif
POLITIKAL.ID – Direktur Utama BUMD Bara Kaltim Sejahtera (BKS) Nidya Listiyono mengungkapkan, pihaknya kembali menerima pengembalian kerugian kas daerah sebesar Rp1,7 miliar dari perkara korupsi yang terjadi pada periode 2017 hingga 2020.
Pengembalian tahap kedua tersebut berlangsung secara simbolis di ruang kerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samarinda, Kamis (8/10) pagi.
Pengembalian dilakukan oleh Kajari Samarinda Haedar dan diterima langsung oleh Nidya Listiyono.
“Ini langkah positif dari upaya pengembalian kerugian keuangan daerah. Dari dua tahap kami sudah menerima total Rp4,2 Miliar. Terimakasih Kejari Samarinda,” ujar Nidya Listiyono ditemui usai pertemuan.
Diketahui, sebelumnya BKS telah menerima pengembalian kerugian daerah dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp2,5 miliar, sedangkan tahap kedua sebesar Rp1,7 miliar.
Nidya yang akrab disapa Tyo mengatakan, pengembalian kerugian daerah tersebut masih akan berlanjut dalam beberapa tahap berikutnya. Pengembalian tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga berupa sejumlah aset.
“Masih ada beberapa tahap lagi dalam bentuk aset, tanah, kendaraan berat, bangunan, totalnya mencapai Rp21,2 miliar,” lanjut Tyo.
Dalam kasus penyalahgunaan keuangan dan jual beli batu bara tersebut, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim telah menetapkan sejumlah tersangka beserta barang bukti.
Nidya berharap kerja sama antara BKS dengan aparat penegak hukum dapat terus berlanjut. Ia juga menyebut Forum BUMD Kaltim telah menjalin kerja sama dengan Kejati Kaltim dalam upaya membangun sinergi.
“Kami berharap kerjasama seperti ini bisa terus berlanjut . Kami dari Forum BUMD Kaltim juga telah menggelar MoU dengan Kejati Kaltim untuk terus bersinergi dalam membangun Kaltim,” tutup Tyo.
Sementara itu, Kajari Samarinda Haedar mengungkapkan pengembalian kerugian negara tersebut berkat kerja sama semua pihak.
Ia menilai proses penegakan hukum di Kaltim, khususnya di Samarinda, berjalan sesuai ketentuan.
“Kami akan terus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk Perusda BKS untuk menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi serta menjalankan putusan pengadilan secara professional, transparan, akuntabel, serta memastikan aset negara kembali,” tegas Haedar.
(*)
