Ahmad Doli Kurnia Minta MPR Kaji Ulang Jadwal Pelantikan Wapres Baru

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia

POLITIKAL.ID – Rencana MPR menggelar sidang paripurna pelantikan wakil presiden (wapres) baru pada Rabu (9/12) menuai sorotan.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengingatkan adanya potensi persoalan hukum apabila proses pengajuan calon wapres tidak memenuhi ketentuan batas waktu yang diatur dalam undang-undang.

Doli meminta MPR mencermati kembali jadwal tersebut agar seluruh tahapan pengisian jabatan wapres berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan persoalan konstitusional di kemudian hari.

Menurut dia, ketentuan perundang-undangan secara tegas mewajibkan Presiden menyampaikan dua nama calon wapres kepada MPR paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang paripurna dilaksanakan.

Ia menegaskan, penghitungan tenggat tersebut harus mengacu pada hari kerja, bukan hari kalender. Hal ini sesuai dengan definisi hari yang tercantum dalam ketentuan umum undang-undang.

“Ya itu saya khawatir nanti bisa jadi cacat prosedur ya kan, bisa dianggap melanggar undang-undang gitu. Karena undang-undangnya jelas letterlijk disebutkan di situ 14 hari sebelum sidang paripurna,” kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (20/11).

Ketentuan 14 Hari Kerja Jadi Sorotan

Doli menjelaskan, aturan mengenai proses pengusulan calon wapres telah mengatur secara jelas tenggat waktu yang harus dipenuhi presiden sebelum MPR menggelar sidang paripurna.

Presiden harus menyampaikan dua nama calon wapres kepada MPR paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang paripurna berlangsung.

Menurut Doli, ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan menggunakan hitungan hari kalender karena undang-undang telah memberikan penjelasan mengenai definisi hari yang digunakan.

“Jelas disebutkan di dalam ketentuan umumnya ya di paling bawah itu yang disebutnya hari itu adalah hari kerja,” ucap dia yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Prabowo Dinilai Telah Melewati Tenggat

Doli kemudian menyoroti rencana pelaksanaan sidang paripurna pada Rabu (9/12). Jika MPR tetap menggunakan tanggal tersebut, Presiden Prabowo seharusnya sudah menyampaikan dua nama calon wapres pada Kamis (19/11).

Namun, hingga melewati tanggal tersebut, Prabowo belum menyerahkan usulan nama kepada MPR.

Situasi itu semakin menjadi perhatian karena dalam beberapa waktu terakhir Prabowo juga tengah menjalankan agenda kunjungan ke luar negeri.

“Berarti itu sudah lewat tenggat waktu kalau kemudian penyampaiannya setelah rapat itu gitu loh,” kata Doli.

MPR Diminta Antisipasi Persoalan Hukum

Sebelumnya, Mahfud MD juga mengingatkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib mengatur tenggat pengajuan calon wapres selama 14 hari kerja.

Dengan perhitungan tersebut, Mahfud menilai Presiden Prabowo seharusnya menyerahkan dua nama calon wapres paling lambat Kamis (19/11) apabila sidang paripurna berlangsung pada 9 Desember.

Jika pemerintah belum memenuhi tenggat tersebut, pelaksanaan sidang paripurna pada tanggal yang direncanakan berpotensi menghadapi persoalan keabsahan prosedur.

Karena itu, Doli meminta MPR lebih cermat dalam memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.

“Supaya tadi tidak terjadi lagi di masa akan datang cacat konstitusional, cacat prosedur, dan cacat administratif,” katanya.

(*)

POIN UTAMA

  • 01 POLITIKAL.ID - Rencana MPR menggelar sidang paripurna pelantikan wakil presiden (wapres) baru pada Rabu (9/12) menuai sorotan.
  • 02 Doli meminta MPR mencermati kembali jadwal tersebut agar seluruh tahapan pengisian jabatan wapres berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan persoalan konstitusional di kemudian hari.
  • 03 Menurut dia, ketentuan perundang-undangan secara tegas mewajibkan Presiden menyampaikan dua nama calon wapres kepada MPR paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang paripurna dilaksanakan.
HS
Tentang penulis

HS

Tim redaksi Politikal.id berfokus pada liputan isu pemerintahan, politik daerah, dan kebijakan publik di Kalimantan Timur dan Indonesia.

Lihat artikel lainnya →
WhatsApp

IKUTI PERKEMBANGAN TERKINI

Dapatkan berita pilihan, analisa mendalam, dan isu strategis langsung ke email Anda setiap hari.