POLITIKAL.ID – Penanganan persoalan lingkungan, pasokan energi, dan evaluasi kebijakan pemerintah menjadi sorotan dalam aksi Gerakan Rakyat Menggugat di Samarinda. Ratusan mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (21/10/2026).
Mahasiswa mendatangi kantor gubernur sekitar pukul 16.00 WITA. Humas Gerakan Rakyat Menggugat, Chandra, menyampaikan petisi yang merangkum berbagai persoalan yang mereka minta agar pemerintah tindak lanjuti.
Rudy menerima aspirasi tersebut dan berdiskusi dengan mahasiswa selama sekitar 15 menit. Setelah mendengarkan tuntutan mereka, gubernur menandatangani petisi yang disertai materai.
Tujuh Poin yang Disampaikan Mahasiswa kepada Rudy Mas’ud
Gerakan Rakyat Menggugat membawa tujuh tuntutan yang menyasar sejumlah persoalan di Kaltim.
Poin pertama, mahasiswa meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Mereka juga mendesak pemerintah menindak tegas perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Poin ketiga menyasar sektor pertambangan. Mahasiswa meminta pemerintah menindaklanjuti perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi pascatambang.
Pada sektor energi, mereka mendesak pemerintah menuntaskan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kaltim. Mereka juga meminta pemerintah menghentikan pemadaman listrik bergilir yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Dua tuntutan lainnya berkaitan dengan program pemerintah. Mahasiswa meminta evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, serta evaluasi program Gratispol di Kaltim.
Tuntutan Pemecatan Ajudan Muncul sebagai Poin Tambahan
Di luar tujuh poin utama tersebut, mahasiswa menambahkan satu tuntutan tertulis yang meminta Rudy memecat ajudan yang viral setelah insiden dengan mahasiswa.
Rudy merespons tuntutan tambahan itu dengan menyatakan akan mengambil tindakan terhadap ajudannya.
“Saya pecat (ajudan yang arogan),” ucap Rudy.
Pernyataan tersebut disampaikan saat gubernur menemui massa aksi di halaman kantor gubernur. Tuntutan mengenai ajudan itu menjadi perhatian tersendiri dalam dialog antara mahasiswa dan pemerintah provinsi.
Mahasiswa Tunggu Tindak Lanjut Pemerintah
Penandatanganan petisi menandai penerimaan aspirasi yang disampaikan Gerakan Rakyat Menggugat dalam aksi tersebut. Mahasiswa membawa berbagai isu yang menyangkut lingkungan, tanggung jawab perusahaan, ketersediaan energi, hingga pelaksanaan program pemerintah.
Melalui tujuh tuntutan itu, mereka meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan yang mereka angkat. Sementara itu, tuntutan tambahan mengenai ajudan juga mendapat respons langsung dari Rudy.
Tindak lanjut atas berbagai aspirasi tersebut menjadi bagian penting setelah pertemuan antara gubernur dan mahasiswa di Kantor Gubernur Kaltim.
(Redaksi)
