Namun, legalitas organisasi juga membawa tanggung jawab lebih besar. Forum GenRe dituntut membuktikan kontribusinya melalui program kerja yang terencana, jangkauan edukasi yang luas, serta kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi kelompok remaja.
Saat ini, Forum GenRe Samarinda memiliki 33 anggota. Mereka terdiri dari Duta GenRe, pengurus, serta anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dari berbagai kecamatan, kelurahan, sekolah, hingga perguruan tinggi.
SK Wali Kota Perkuat Peran Forum GenRe Samarinda
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Samarinda, Deasy Evriyani, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan harus diikuti peningkatan aktivitas organisasi.
Menurutnya, pengurus perlu segera menyusun program kerja yang jelas dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan demikian, keberadaan forum tidak hanya berorientasi pada kegiatan internal.
Deasy mengakui, pergantian kepengurusan dari periode sebelumnya sempat memperlambat aktivitas organisasi. Karena itu, kepengurusan baru perlu segera menghidupkan kembali kegiatan melalui perencanaan yang lebih terarah.
Ia juga mengingatkan bahwa predikat Duta GenRe tidak boleh berhenti pada gelar maupun kemampuan tampil dalam kegiatan seremonial.
“Ini bukan sekadar duta-dutaan. Bukan hanya duta kecantikan, duta bisa menari, bisa menyanyi, bisa speech, dan lain-lainnya. Tetapi, Duta GenRe ini harus bisa berdampak,” tegas Deasy.
Duta GenRe Samarinda Dituntut Memiliki Target Kinerja
Deasy menginginkan setiap duta memiliki target kerja yang dapat diukur. Target tersebut mencakup jumlah remaja yang dijangkau melalui sosialisasi, kegiatan konseling, edukasi secara langsung maupun melalui media, hingga pelaksanaan advokasi dan kemitraan.
Menurutnya, keberhasilan seorang duta harus terlihat dari pengaruh positif yang mereka bangun di lingkungan sebaya. Oleh sebab itu, setiap kegiatan perlu memiliki perencanaan dan indikator keberhasilan.
“Kita harus buktikan kepada masyarakat, terutama kaum sebaya, bahwa Duta GenRe ini bisa memberi influence, memberi dampak yang baik, pengaruh yang baik. Ini harus terukur dan terencana,” ujarnya.
Selain menetapkan target, setiap duta juga perlu memiliki catatan kegiatan selama menjalankan tugas. Dokumentasi tersebut mencakup jumlah remaja yang dijangkau, frekuensi konseling, serta pelaksanaan edukasi dan advokasi.
Catatan itu dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui efektivitas program. Pengurus juga dapat mengidentifikasi kegiatan yang perlu diperkuat agar jangkauan pendampingan semakin luas.
Forum GenRe Didorong Membina Kelompok PIK-R
Selain menjalankan program internal, Forum GenRe Samarinda diharapkan menjadi mentor bagi kelompok PIK-R di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Peran tersebut membuka peluang bagi anggota forum untuk membantu pengembangan kegiatan edukasi dan konseling di lingkungan masing-masing. Dengan begitu, pelayanan informasi mengenai persoalan remaja tidak hanya terpusat pada kegiatan tingkat kota.
Keberadaan 33 anggota dari berbagai wilayah dan institusi pendidikan menjadi modal untuk membangun jaringan pendampingan. Mereka dapat menjangkau kelompok sebaya melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari remaja.
Karena itu, Deasy mendorong pengurus memperkuat kemitraan agar forum memiliki ruang gerak lebih luas. Kolaborasi lintas sektor juga dapat mendukung keberlanjutan program organisasi.
Keterbatasan Anggaran Masih Menjadi Tantangan
Di tengah penguatan kelembagaan, persoalan pembiayaan masih menjadi pekerjaan rumah Forum GenRe Samarinda.
Deasy menjelaskan, dukungan anggaran organisasi berada di bawah Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3) DPPKB. Namun, tahun ini belum tersedia alokasi khusus untuk membiayai kegiatan forum.
Ia berharap pemerintah kota dapat mempertimbangkan dukungan anggaran pada tahun berikutnya. Sementara itu, anggota masih mengandalkan kas organisasi dan iuran bulanan untuk menjalankan aktivitas.
“Penyelenggaraannya murni dari karya Forum GenRe. Dari kas mereka dikumpulkan, dari uang bulanan mereka dikumpulkan. Jadi, hari ini pemerintah kota tidak mengeluarkan uang sepeser pun,” ungkap Deasy.
Meski menghadapi keterbatasan, anggota tetap berupaya menjaga aktivitas organisasi dengan sumber daya yang tersedia. Dukungan pemerintah provinsi juga dapat menjadi alternatif pembiayaan.
Selain itu, DPPKB memperkuat kapasitas pengurus melalui pelatihan pengelolaan organisasi dengan menghadirkan pemateri dari BKKBN Kalimantan Timur.
Pelatihan tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan anggota dalam menyusun program, mengelola organisasi, dan menjalankan pendampingan remaja. Dengan demikian, penguatan melalui SK Wali Kota dapat berlanjut menjadi kegiatan yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Redaksi)
