POLITIKAL.ID – Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemkot menghadapi dorongan DPRD agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2027 meningkat menjadi Rp1,3 triliun.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyambut usulan kenaikan target tersebut. Ia menilai dorongan DPRD dapat memacu seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja lebih optimal dalam menggali potensi pendapatan.
Target tersebut meningkat sekitar Rp96 miliar dibandingkan angka awal yang berada di kisaran Rp1,2 triliun.
Meski demikian, Andi Harun mengingatkan jajarannya agar tidak mengejar tambahan PAD dengan cara menaikkan pajak yang membebani masyarakat.
Ia secara khusus menolak opsi menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena kondisi daya beli masyarakat belum menunjukkan peningkatan signifikan.
“Misalnya menaikkan PBB, nggak boleh. Karena kita harus melihat juga situasi daya beli masyarakat. Kemudian kegiatan ekonomi kita lihat di mana ada kelesuan sana-sini,” tegas Andi Harun.
Menurutnya, pemerintah harus mengutamakan pertumbuhan aktivitas ekonomi untuk memperluas sumber penerimaan daerah. Dengan pendekatan tersebut, PAD dapat meningkat tanpa harus menambah tekanan ekonomi bagi warga.
Andi Harun Ingin PAD Lampaui Dana Transfer
Andi Harun menjelaskan, keberhasilan meningkatkan PAD tidak cukup hanya dengan menaikkan target penerimaan setiap tahun.
Ia ingin Samarinda membangun struktur keuangan daerah yang lebih mandiri. Salah satu indikatornya terlihat ketika PAD mampu melampaui pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
“Yang betul itu kalau PAD-nya sudah lebih besar daripada pendapatan transfernya. Kalau kita mau menaikkan sebenarnya gampang, tapi berdampak pada beban masyarakat,” katanya.
Dalam rancangan awal APBD 2027, Pemkot Samarinda memproyeksikan total anggaran sekitar Rp3,3 triliun.
Dari jumlah tersebut, PAD menyumbang sekitar Rp1,3 triliun, sedangkan pendapatan transfer mencapai sekitar Rp2,1 triliun.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa Samarinda masih membutuhkan dukungan dana transfer untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu, pemerintah perlu memperluas potensi ekonomi daerah agar sumber penerimaan tidak terus bergantung pada pemerintah pusat.
DPRD Minta Pemkot Tidak Pesimistis Tetapkan Target PAD
Usulan kenaikan target PAD menjadi Rp1,3 triliun berasal dari dorongan DPRD Samarinda dalam pembahasan awal APBD 2027.
DPRD meminta pemerintah tidak terlalu konservatif dalam menetapkan target pendapatan. Legislatif ingin Pemkot lebih agresif mengoptimalkan potensi penerimaan yang tersedia.
Andi Harun menilai usulan tersebut sebagai bentuk dorongan agar jajaran pemerintah meningkatkan kinerja.
Ia berharap setiap perangkat daerah mampu mencari peluang pendapatan baru dan tidak hanya mengandalkan pola pencapaian tahun sebelumnya.
“Saya positif menyambut usulan itu. Kita ambil sisi positifnya, artinya dibalik usulan itu ada keinginan agar pemerintah itu bekerja lebih giat lagi, jangan terlalu sama dengan tahun lalu,” pungkasnya.
Dengan target PAD Rp1,3 triliun, Pemkot Samarinda menghadapi tantangan untuk meningkatkan penerimaan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Andi Harun ingin pemerintah mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sebagai jalan memperkuat fiskal tanpa menjadikan kenaikan pajak sebagai pilihan utama.
(Redaksi)
