Hery Susanto dan Jaksa Sama-Sama Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara

Hery Susanto, mantan Ketua Ombudsman RI yang mengajukan banding atas vonis lima tahun penjara./IST
POLITIKAL.ID – Mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, mengajukan banding atas vonis lima tahun penjara dalam perkara suap penerbitan dokumen maladministrasi. Jaksa penuntut umum juga menempuh langkah serupa sehingga putusan perkara tersebut kini memasuki tahapan upaya hukum berikutnya.

Pengajuan banding kedua pihak tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan catatan tersebut, Hery Susanto dan jaksa penuntut umum Arif Darmawan Wiratama tercantum sebagai pemohon banding.

“Pemohon banding: Hery Susanto, Arif Darmawan Wiratama (jaksa penuntut umum),” demikian keterangan yang tercantum dalam SIPP PN Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Kedua permohonan belum terperinci mengenai alasan Hery maupun jaksa mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan.

Banding Hery Susanto Berlanjut setelah Vonis Lima Tahun

Langkah hukum tersebut muncul lima hari setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman kepada Hery.

Dalam persidangan hakim menyatakan Hery terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Hakim menegaskan bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi berdasarkan pemeriksaan perkara.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Hery Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama,” ujar hakim saat membacakan amar putusan, Kamis (5/11/2026).

Atas pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Hery.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hery Susanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun,” sambung hakim.

Putusan itu kemudian menjadi dasar bagi kedua pihak untuk menempuh upaya hukum. Hery mengajukan banding, sedangkan jaksa juga meminta pemeriksaan kembali terhadap putusan tersebut melalui pengadilan tingkat berikutnya.

Hakim Bebankan Uang Pengganti Rp3,875 Miliar

Selain pidana penjara, hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.875.000.000 kepada Hery.

Majelis hakim juga mempertimbangkan kepemilikan rumah Hery di kawasan Pulo Gebang Permai, Jakarta Timur, sebagai bagian dari pembayaran kewajiban tersebut.

Dalam amar putusan, hakim menyebut rumah di Blok B5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, dapat diperhitungkan untuk memenuhi uang pengganti.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sejumlah Rp3.875.000.000. Rumah yang berada di Pulo Gebang Permai Blok B5 Nomor 10 juga diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti,” kata hakim.

Apabila Hery tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran tersebut, hakim menetapkan pidana penjara pengganti selama tiga tahun.

Ketentuan ini menjadi bagian dari sanksi tambahan yang harus dipertanggungjawabkan Hery berdasarkan putusan pengadilan.

Denda Rp300 Juta dan Perintah Tetap Ditahan

Majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp300 juta kepada Hery. Jika tidak membayar denda tersebut, Hery harus menjalani kurungan selama 100 hari.

Selain itu, hakim memerintahkan agar Hery tetap berada dalam tahanan.

Dengan demikian, putusan perkara ini memuat tiga konsekuensi utama, yakni pidana penjara lima tahun, pembayaran uang pengganti Rp3,875 miliar, serta denda Rp300 juta.

Kini, pengajuan banding dari Hery dan jaksa menjadi perkembangan baru dalam proses hukum perkara tersebut. Pengadilan tingkat banding akan memeriksa permohonan berdasarkan berkas perkara dan alasan keberatan masing-masing pihak.

(Redaksi)

POIN UTAMA

  • 01 POLITIKAL.ID - Mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, mengajukan banding atas vonis lima tahun penjara dalam perkara suap penerbitan dokumen maladministrasi.
  • 02 Jaksa penuntut umum juga menempuh langkah serupa sehingga putusan perkara tersebut kini memasuki tahapan upaya hukum berikutnya.
  • 03 Pengajuan banding kedua pihak tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
vns
Tentang penulis

vns

Tim redaksi Politikal.id berfokus pada liputan isu pemerintahan, politik daerah, dan kebijakan publik di Kalimantan Timur dan Indonesia.

Lihat artikel lainnya →
WhatsApp

IKUTI PERKEMBANGAN TERKINI

Dapatkan berita pilihan, analisa mendalam, dan isu strategis langsung ke email Anda setiap hari.