Xi menyampaikan sikap tersebut dalam pidato peringatan 160 tahun kelahiran Sun Yat-sen di Balai Agung Rakyat, Beijing, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan itu, ia menempatkan persoalan Taiwan sebagai salah satu misi penting Partai Komunis China.
“Arus sejarah tidak dapat dihentikan,” kata Xi dalam pidatonya, Kamis (12/11/2026).
Xi juga menegaskan keyakinannya bahwa penyatuan Taiwan dengan daratan China pada akhirnya akan tercapai.
“Reunifikasi tanah air sepenuhnya harus diwujudkan, dan hal itu pasti akan terwujud,” tegas Xi.
Xi Jinping Tegaskan Reunifikasi Taiwan sebagai Misi Sejarah
Xi memandang penyelesaian persoalan Taiwan sebagai tanggung jawab historis Partai Komunis China. Menurutnya, reunifikasi bukan sekadar agenda pemerintahan, melainkan bagian dari tujuan nasional yang harus diperjuangkan.
Dalam pandangan Beijing, Taiwan merupakan bagian dari wilayah kedaulatan China. Karena itu, pemerintah China terus mendorong penyatuan kedua wilayah berdasarkan prinsip satu China.
Xi menegaskan bahwa pemerintahannya tetap membuka peluang dialog dengan Taipei. Namun, ia menggarisbawahi bahwa pembicaraan harus mengakui prinsip satu China sebagai landasan utama.
“China bersedia membangun komunikasi dengan Taiwan untuk membicarakan masa depan hubungan kedua pihak. Namun, setiap dialog harus berpegang pada prinsip bahwa hanya ada satu China,” tegas Xi.
Beijing belum mengubah posisi politiknya. Reunifikasi tetap menjadi sasaran utama kebijakan China terhadap Taiwan.
Beijing Pertahankan Konsep Satu Negara Dua Sistem
Selain menegaskan target reunifikasi, Xi kembali mempertahankan pendekatan satu negara, dua sistem. Konsep tersebut menawarkan bentuk otonomi bagi Taiwan apabila bergabung dengan daratan China.
Xi menyatakan bahwa penyatuan secara damai tetap menjadi pendekatan yang diutamakan pemerintahannya.
“Kami tetap mengedepankan penyatuan secara damai melalui konsep satu negara, dua sistem sebagai jalan untuk menyelesaikan persoalan Taiwan,” terang Xi.
Namun, tawaran tersebut tidak memperoleh dukungan dari satu pun partai politik besar di Taiwan. Pemerintahan demokratis Taiwan juga menolak klaim Beijing yang menyatakan pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah kedaulatan China.
Perbedaan pandangan itu menjadi hambatan mendasar dalam hubungan kedua pihak. Beijing menghendaki reunifikasi, sedangkan Taipei mempertahankan sistem pemerintahan dan posisi politiknya sendiri.
Xi Serukan Persatuan Melawan Gerakan Separatis
Dalam pidatonya, Xi turut menyerukan persatuan seluruh rakyat China, termasuk masyarakat Taiwan. Ia meminta mereka menentang kelompok yang dianggap Beijing sebagai kekuatan separatis pendukung kemerdekaan Taiwan.
“Seluruh rakyat China, termasuk saudara-saudara kita di Taiwan, perlu bersatu menolak gerakan separatis dan bersama-sama mendorong hubungan lintas selat yang damai,” seru Xi.
Menurut Xi, persatuan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan nasional China. Pemerintahannya juga menginginkan hubungan lintas selat berkembang tanpa mengabaikan prinsip satu China.
Meski demikian, perbedaan sistem politik dan pandangan mengenai kedaulatan masih menjadi persoalan utama. Taiwan menjalankan pemerintahan demokratis dan menolak tawaran model satu negara, dua sistem.
Pemerintah Taiwan Belum Berikan Tanggapan
Pernyataan terbaru Xi kembali menempatkan persoalan Taiwan sebagai agenda penting politik luar negeri China. Namun, hingga informasi ini disusun, pemerintah Taiwan belum memberikan tanggapan resmi terhadap pidato tersebut.
Xi tetap menunjukkan keyakinan bahwa reunifikasi akan terwujud. Ia juga menegaskan bahwa Beijing mengutamakan penyelesaian damai melalui dialog berdasarkan prinsip satu China.
Sementara itu, belum adanya kesepakatan mengenai status politik Taiwan membuat hubungan kedua pihak tetap menghadapi tantangan diplomatik. Perbedaan kepentingan antara Beijing dan Taipei juga menjadikan proses reunifikasi sebagai persoalan kompleks di kawasan Asia Timur.
(Redaksi)
