POLITIKAL.ID – Kondisi geopolitik di Timur Tengah yang kian memanas kini memicu kekhawatiran besar terhadap stabilitas fiskal dalam negeri. Prasasti Center for Policy Studies memprediksi bahwa lonjakan harga minyak mentah dunia akan menghadirkan Ancaman Defisit Anggaran yang nyata bagi Indonesia. Gangguan rantai pasok energi global mendorong harga minyak mentah melambung tinggi, bahkan berpotensi menyentuh angka US$ 150 per barel.
Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi, menjelaskan bahwa konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran menjadi pemicu utama ketidakpastian ini. Pergerakan harga minyak yang sulit terprediksi menciptakan risiko tinggi bagi ketahanan ekonomi nasional. Gundy menilai bahwa situasi ini bukan sekadar angka di pasar komoditas, melainkan ancaman langsung yang dapat mengguncang struktur belanja negara secara fundamental.
Dampak Kenaikan Harga Energi terhadap Inflasi Nasional
Kenaikan harga minyak mentah dunia memegang peranan krusial karena sektor energi berkontribusi sekitar sepertiga terhadap angka inflasi nasional. Hal ini berarti setiap lonjakan harga BBM di tingkat domestik akan memicu kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok lainnya secara serentak. Jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM mengikuti pasar dunia, masyarakat akan menghadapi tekanan inflasi yang sangat berat.
Gundy memberikan gambaran bahwa kenaikan harga BBM sekitar 50 hingga 75 persen akan memengaruhi sekitar 30 persen dari total keranjang inflasi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus sangat berhati-hati dalam menentukan kebijakan energi di tengah Ancaman Defisit Anggaran. Pilihan yang tersedia saat ini membawa konsekuensi yang sama-sama berat bagi stabilitas makroekonomi maupun daya beli masyarakat umum.
Pemerintah setidaknya memiliki tiga skema untuk menghadapi risiko kenaikan harga minyak ini. Pertama, melepaskan harga bahan bakar domestik sesuai harga pasar global tanpa intervensi subsidi. Skema ini menguntungkan kas negara karena anggaran subsidi tidak akan membengkak. Namun, langkah tersebut berisiko melahirkan inflasi yang tak terkendali dan memicu gejolak sosial ekonomi di tengah masyarakat.
Simulasi Risiko dan Pembengkakan Utang Pemerintah
Skema kedua dan ketiga mengharuskan pemerintah menanggung sebagian atau seluruh kenaikan harga minyak melalui subsidi. Meskipun langkah ini dapat meredam dampak inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi, ia secara otomatis memperbesar Ancaman Defisit Anggaran. Saat ini, APBN Indonesia masih menggunakan asumsi harga minyak di kisaran US$ 70 per barel dengan nilai tukar Rp 16.500 per dolar AS.
Simulasi ekonomi dari Prasasti menunjukkan bahwa jika harga minyak rata-rata bertahan di level US$ 100 per barel dengan kurs Rp 17.000 per dolar, defisit anggaran sepanjang 2026 berpotensi melebar hingga 3,3 persen terhadap PDB. Angka ini melampaui batas disiplin fiskal sebesar 3 persen yang selama ini menjadi acuan hukum dan kebijakan ekonomi Indonesia. Pelampauan ambang batas ini tentu saja akan memperdalam posisi utang pemerintah di masa depan.
Setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar US$ 10 per barel akan meningkatkan beban subsidi pemerintah sekitar 30 persen. Selain itu, kenaikan harga tersebut juga menaikkan beban subsidi LPG sekitar 1,5 persen. Jika nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar AS, biaya impor minyak mentah akan semakin mahal dan menambah beban belanja negara secara signifikan.
Potensi pelebaran defisit fiskal dari 3,3 persen menuju angka 3,8 persen menjadi peringatan serius bagi para pembuat kebijakan. Gundy menegaskan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, defisit anggaran Indonesia seringkali mendekati angka 3 persen meskipun tanpa adanya gangguan perang besar. Dengan situasi global yang semakin tidak menentu, Ancaman Defisit Anggaran kini menjadi faktor utama yang harus diantisipasi melalui efisiensi belanja dan penguatan fundamental ekonomi nasional agar tidak terjerumus dalam lubang utang yang semakin dalam.
(Redaksi)
