POLITIKAL.ID – Pemerintah Kota Samarinda memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Tepian Mahakam hingga sekitar Jalan Yos Sudarso.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait memastikan kesiapan dukungan agar proyek pemerintah pusat tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
Arahan itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Andi Harun bersama Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri dan Sekretaris Daerah Neneng Chamelia Shanti di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Samarinda, Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut turut menghadirkan sejumlah pimpinan perangkat daerah, perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda, serta Distrik Navigasi Samarinda. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menyelaraskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Andi Harun tekankan kesiapan PSN Samarinda
Dalam keterangan persnya Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah kota perlu mempersiapkan dukungan secara serius. Terlebih, proyek tersebut dikabarkan telah memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami ingin memastikan Pemerintah Kota Samarinda mengambil peran aktif dalam mendukung Proyek Strategis Nasional ini. Karena itu, seluruh perangkat daerah perlu mempersiapkan dukungan secara serius dan membangun koordinasi dengan instansi terkait,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, kesiapan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk membantu kelancaran pelaksanaan proyek. Pemkot Samarinda juga perlu memastikan setiap perangkat daerah memahami tugas dan kewenangannya dalam mendukung rencana pembangunan tersebut.
Andi Harun turut menyoroti komunikasi pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian tersebut disebut telah beberapa kali berkomunikasi dengan Pemkot Samarinda untuk mendorong dukungan daerah.
“Kementerian Pekerjaan Umum sudah beberapa kali menjalin komunikasi dengan pemerintah kota. Kami tentu perlu merespons hal tersebut melalui koordinasi yang terarah agar dukungan daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan pembangunan,” katanya.
KSOP dan Distrik Navigasi ikut dalam koordinasi
Rapat koordinasi itu juga melibatkan KSOP Samarinda dan Distrik Navigasi Samarinda. Keterlibatan kedua instansi tersebut menjadi bagian penting dalam menyelaraskan dukungan lintas sektor.
Kawasan Tepian Mahakam hingga sekitar Jalan Yos Sudarso menjadi lokasi yang masuk dalam rencana pelaksanaan PSN tersebut. Karena itu, komunikasi antara pemerintah kota dan instansi terkait diperlukan untuk memastikan kesiapan masing-masing pihak.
“Kami perlu membangun kesamaan pemahaman dengan seluruh pemangku kepentingan. Setiap instansi harus mengetahui peran dan tanggung jawabnya sehingga koordinasi tidak berjalan sendiri-sendiri,” ungkap Andi Harun.
Selain itu, pimpinan perangkat daerah yang hadir juga memiliki peran dalam menyiapkan dukungan sesuai bidang tugas masing-masing. Pemkot Samarinda ingin memastikan koordinasi internal berjalan seiring dengan komunikasi bersama instansi vertikal.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah
Dukungan terhadap PSN Samarinda membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat perlu berjalan beriringan dengan kesiapan pemerintah daerah dan koordinasi kelembagaan.
Andi Harun menilai sinergi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran rencana pembangunan.
“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah Kota Samarinda harus hadir dan mengambil bagian melalui kesiapan, koordinasi, serta sinergi dengan seluruh pihak yang berkepentingan,” tegasnya.
Melalui rapat tersebut, Pemkot Samarinda berupaya memperkuat posisi pemerintah daerah sebagai mitra aktif pemerintah pusat. Koordinasi lintas instansi diharapkan mampu menyelaraskan tahapan persiapan dan pelaksanaan proyek.
Pemerintah kota juga berharap pembangunan di kawasan Tepian Mahakam hingga sekitar Jalan Yos Sudarso dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, setiap tahapan tetap perlu mengikuti ketentuan dan kewenangan masing-masing instansi.
(Redaksi)



