POLITIKAL.ID - Partai Demokrat mempertanyakan mempertanyakan asal-usul anggaran sebesar Rp405,1 triliun yang ditambahkan Presiden Joko Widodo di alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk penanganan virus corona (Covid-19).
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan menyatakan bahwa Jokowi harus menjelaskan asal-usul anggaran sebesar Rp405,1 triliun tersebut secara terbuka, apakah berasal dari utang atau realokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.
"Pemerintah harus terbuka penambahan biaya Rp405 triliun untuk penanganan Covid-19 itu dari mana? Dari utang atau realokasi atau keduanya," kata Irwan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (31/3).
Bila anggaran sebesar Rp405,1 triliun itu berasal dari utang terhadap Dana Moneter Internasional (IMF), lanjutnya, Jokowi juga harus menjelaskan kepada publik tentang besaran bunga dan klausul utangnya.
Menurut Ketua DPP demisioner Demokrat itu, penjelasan dari Jokowi tersebut penting agar peristiwa yang pernah terjadi di 1998 tidak terjadi lagi di Indonesia.
"Jelaskan kepada rakyat utang dari mana dengan bunga berapa dan ada klausul syaratnya apa tidak, karena IMF adalah business oriented. Jangan sampai mengulang kasus 1998, IMF kasih banyak syarat," ucap Irwan.
