Keputusan tersebut mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N. Kebijakan ini menyasar perusahaan yang menghadapi persoalan kepailitan maupun emiten yang sahamnya mengalami penghentian sementara perdagangan dalam waktu sangat panjang.
Dari total 18 perusahaan, tujuh emiten masuk kategori perusahaan pailit. Sementara itu, 11 perusahaan lainnya mengalami suspensi perdagangan saham selama lebih dari 50 bulan.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya BEI memperkuat kualitas perusahaan tercatat. Selain menjaga perlindungan investor, kebijakan ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia di hadapan investor global, termasuk penyedia indeks internasional Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Tujuh Emiten Pailit Masuk Daftar Delisting BEI
Kelompok pertama terdiri atas tujuh perusahaan yang berstatus pailit. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan BEI menghapus saham mereka dari daftar perusahaan tercatat.
Ketujuh emiten tersebut meliputi: PT. Cowell Development Tbk (COWL), PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA), PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM), PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE).
Status kepailitan menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi persoalan serius dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Karena itu, BEI memasukkan ketujuh perusahaan tersebut dalam kelompok yang terkena kebijakan penghapusan pencatatan saham.
Sebelas Emiten Tersuspensi Lebih dari 50 Bulan
Selain perusahaan pailit, BEI juga menyasar 11 emiten yang sahamnya tidak dapat diperdagangkan selama lebih dari 50 bulan akibat suspensi berkepanjangan.
Daftar perusahaan tersebut terdiri atas: PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT Sugih Energy Tbk (SUGI), PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS), PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB), PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY), PT Golden Plantation Tbk (GOLL), PT Polaris Investama Tbk (PLAS), PT Tridana Insanlestari Tbk (TRIL), PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT), PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK).
Suspensi berkepanjangan membuat investor tidak dapat memperdagangkan saham melalui mekanisme transaksi reguler di bursa. Kondisi tersebut juga menjadi pertimbangan BEI dalam mengevaluasi kelayakan perusahaan untuk tetap mempertahankan status sebagai emiten tercatat.
BEI Minta Emiten Laksanakan Buyback Saham
Di tengah proses delisting, BEI juga meminta 18 perusahaan tersebut melaksanakan pembelian kembali saham atau buyback. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemegang saham untuk memperoleh mekanisme penyelesaian melalui pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan jadwal dalam informasi yang menjadi dasar pemberitaan, periode pelaksanaan buyback berlangsung pada 11 Mei hingga 9 November 2026. Sementara itu, batas penyampaian keterbukaan informasi mengenai rencana buyback sekaligus awal pelaksanaannya tercantum pada 10 Mei 2026.
Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penghapusan pencatatan saham. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memperhatikan kewajiban keterbukaan informasi dan pelaksanaan pembelian kembali saham.
Kewajiban Emiten Tetap Berlaku hingga Delisting Efektif
BEI menegaskan bahwa perusahaan yang masuk daftar delisting tetap harus menjalankan kewajibannya sebagai perusahaan tercatat sampai tanggal efektif penghapusan saham.
Dengan demikian, keputusan delisting tidak langsung membebaskan perusahaan dari tanggung jawab administratif maupun kewajiban lainnya kepada penyelenggara bursa.
Setiap emiten juga harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih tertunggak. Ketentuan tersebut tetap berlaku meskipun BEI telah menyetujui penghapusan pencatatan saham perusahaan bersangkutan.
Bagi investor, kebijakan ini menjadi perhatian penting karena delisting dapat memengaruhi mekanisme transaksi dan pengelolaan investasi pada saham terkait. Investor perlu memahami status perusahaan serta ketentuan penyelesaian hak dan kewajiban pemegang saham.
Melalui penegakan Peraturan Bursa Nomor I-N, BEI berupaya menjaga kualitas perusahaan tercatat. Langkah tersebut sekaligus menegaskan bahwa setiap emiten harus memenuhi persyaratan dan tanggung jawab selama masih berstatus perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia.
(Redaksi)
