POLITIKAL.ID – Pemerintah mendorong masyarakat memperbarui data bantuan sosial (bansos) melalui Perlinsos Digital. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan langkah tersebut penting untuk memperbaiki data penerima bantuan yang selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran.
Gus Ipul menyampaikan hal itu setelah mengikuti rapat koordinasi percepatan digitalisasi bansos bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) dan kementerian terkait di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Gus Ipul menjelaskan pemerintah ingin memberi kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bansos. Pemerintah juga meminta penerima bansos sebelumnya melakukan registrasi ulang.
“Jadi meregistrasi ulang penerima bansos sebelum-sebelumnya karena ditengarai sebagian tidak tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.
Pemerintah Buka Kesempatan Daftar Bansos
Menurut Gus Ipul, masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan dapat mengajukan diri melalui Perlinsos Digital. Kesempatan tersebut juga berlaku bagi warga yang memenuhi kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Gus Ipul mengatakan pemerintah ingin memperluas akses pendaftaran agar masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial memiliki kesempatan untuk mengajukan diri.
“Ini memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk mendaftarkan dirinya jika memang memerlukan bansos dalam rangka perlindungan sosial,” katanya.
Namun, masyarakat tidak langsung menerima bantuan setelah melakukan registrasi. Pemerintah akan memeriksa data setiap pendaftar melalui proses verifikasi dan pemadanan data.
AI Bantu Pemerintah Perbaiki Data Penerima
Pemerintah juga menyiapkan teknologi artificial intelligence (AI) untuk mendukung proses digitalisasi bansos. Pemerintah berharap teknologi tersebut membantu meningkatkan akurasi data sekaligus memperbaiki penyaluran bantuan.
Gus Ipul mengatakan pemerintah ingin memanfaatkan teknologi untuk memastikan bansos menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Di bawah kepemimpinan Pak Luhut, pemerintah menghadirkan teknologi untuk keadilan. Jadi, teknologi ini dihadirkan supaya bansos diterima oleh mereka yang lebih berhak dan memperolehnya,” tuturnya.
Ketua KPTDP sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menargetkan pemutakhiran data penerima bansos selesai pada akhir 2026.
Luhut menyebut pemerintah akan menggunakan data terbaru sebagai dasar dalam proses penyaluran bansos.
“Kalau semua data ini bisa jalan dengan baik, saya sudah lapor Presiden (Prabowo), sampai akhir tahun ini nanti daftarnya akan datang semua,” ujar Luhut.
Registrasi Tidak Otomatis Dapat Bansos
Kemensos mengingatkan masyarakat bahwa registrasi melalui Perlinsos Digital tidak otomatis membuat pendaftar menerima bantuan.
Pemerintah akan menilai kelayakan calon penerima berdasarkan hasil verifikasi, pemadanan data, dan kriteria yang berlaku untuk setiap program bansos.
Masyarakat dapat mendaftar secara mandiri melalui perlinsos.kemensos.go.id. Calon pendaftar perlu menyiapkan NIK pada KTP dan nomor meter PLN.
Sistem juga meminta calon pendaftar menjalani verifikasi wajah untuk mendukung proses validasi identitas.
Warga yang mengalami kesulitan saat melakukan registrasi dapat meminta bantuan Agen Perlinsos. Pendamping PKH, RT/RW, serta Kawan Perlinsos dapat membantu masyarakat mengikuti proses tersebut.
(Redaksi)
