Menurutnya, pansus itu dibutuhkan agar Komisi III bisa lebih mendalam dan memanggil pihak-pihak berkepentingan dalam kasus Djoko Tjandra.

"Ya, dukung pansus agar bisa lebih mendalam dan memanggil pihak-pihak berkepentingan," kata sosok yang akrab disapa Tobas itu.

Dia menambahkan, keputusan pembentukan pansus terkait Djoko Tjandra akan dilakukan dalam rapat internal Komisi III DPR.

Tobas menegaskan bahwa pembentukan pansus ini akan tergantung dengan sikap fraksi-fraksi lain.

Komisi III DPR sebelumnya mencecar Direktur Jenderal Imigrasi Kemkumham Jhoni Ginting seputar Djoko Tjandra dalam RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (13/7).

Anggota Komisi III DPR RI dari PPP Arsul Sani mempertanyakan alasan Ditjen Imigrasi mengeluarkan paspor untuk Djoko Tjandra.

Ia heran dengan langkah Ditjen Imigrasi tersebut karena Djoko sudah menanggalkan status warga negara Indonesia (WNI) dan menjadi warga negara lain.