"Netralitas adalah salah satu faktor penentu kualitas demokrasi dan kontestasi dalam pemilihan umum," kata dia.

Ma'ruf meminta agar kesakralan prosesi demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 harus dijaga dari kondisi yang merusak esensi dasar demokrasi.

Ma'ruf menyatakan pemerintah sudah mengeluarkan Pedoman Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri untuk memperkuat dasar hukum bagi netralitas ASN di Pilkada.

SKB ini, kata Ma'ruf, bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang netral, objektif, dan akuntabel khususnya terkait pengawasan netralitas ASN.

"Namun demikian harus kita akui bahwa kondisi nyata yang kita temui di lapangan belum sesuai dengan harapan dan amanah undang-undang," kata dia.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim pelanggaran pilkada yang terjadi saat ini cenderung ringan.

Semuanya bisa diselesaikan dengan cepat.

Mahfud bicara demikian karena selama ini selalu mendapat informasi dari Mendagri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Idham Azis dan penyelenggara pemilu.