DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Berlaku Setelah Dua Syarat Terpenuhi

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026)./IST
POLITIKAL.ID– DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Regulasi ini mengatur mekanisme penyitaan aset hasil kejahatan, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelakunya.

Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat instrumen hukum untuk memulihkan aset negara dan menindak kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Namun, pemerintah belum dapat langsung menerapkan aturan tersebut karena undang-undang mensyaratkan masa persiapan selama 12 bulan dan pembentukan dua badan baru.

Rapat paripurna berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin sidang bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Puan meminta persetujuan seluruh anggota dewan sebelum mengesahkan rancangan undang-undang tersebut.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.

Forum paripurna kemudian menjawab, “Setuju.”

Jawaban tersebut menandai persetujuan DPR terhadap pengesahan UU Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026).

UU Perampasan Aset Berlaku Setelah 12 Bulan

Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 74. Pasal tersebut mengatur bahwa UU Perampasan Aset mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak pengundangan.

Selain memenuhi masa tunggu tersebut, pemerintah juga harus membentuk badan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1). Artinya, pengesahan oleh DPR belum otomatis membuat seluruh mekanisme perampasan aset langsung berjalan.

Ketentuan ini memberikan waktu bagi pemerintah untuk menyiapkan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan undang-undang. Pembentukan badan tersebut menjadi bagian penting karena regulasi membagi fungsi pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset.

Perampasan Aset Dapat Berjalan Tanpa Putusan Pidana

Pasal 3 mengatur dua jalur perampasan aset. Pertama, negara dapat merampas aset berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, perampasan dapat berlangsung tanpa mendasarkan prosesnya pada putusan pidana terhadap pelaku.

Namun, mekanisme tanpa putusan pidana tidak berlaku untuk semua perkara. Pasal 4 dan Pasal 6 menentukan jenis tindak pidana serta kondisi tertentu yang memungkinkan penerapan mekanisme tersebut.

UU ini mencakup tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, serta penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.

Selain itu, aturan tersebut mencakup perdagangan orang serta penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Pasal 6 juga mengatur kondisi pelaku yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana. Kondisi itu meliputi tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya.

Mekanisme tersebut juga mensyaratkan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar. Pemerintah dapat mengubah batas minimum nilai aset melalui Peraturan Pemerintah.

UU Perampasan Aset Menjangkau Berbagai Jenis Kekayaan

Pasal 5 menjelaskan jenis aset yang dapat dirampas negara. Cakupannya meliputi kekayaan yang berasal dari tindak pidana, termasuk aset yang sudah dialihkan atau dikonversi menjadi harta pribadi maupun milik orang lain.

Negara juga dapat merampas benda bergerak dan berwujud yang pelaku gunakan sebagai sarana kejahatan. Selain itu, ketentuan tersebut mencakup aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana.

Regulasi ini turut mengatur penggunaan aset sah milik pelaku untuk membayar kerugian sebesar nilai aset yang telah dirampas negara. Namun, pengadilan harus mempertimbangkan prinsip kewajaran dan keseimbangan dalam menentukan nilai aset pengganti.

UU Perampasan Aset juga memberikan perlindungan terhadap fasilitas sosial, tempat ibadah, dan fasilitas umum. Pasal 5 ayat (4) memastikan negara tidak mengubah fungsi aset tersebut ketika merampasnya. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memanfaatkan fasilitas itu.

Perampasan Aset Tidak Menghapus Pertanggungjawaban Pidana

Pasal 7 menegaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Artinya, mekanisme pemulihan kekayaan dan proses penegakan hukum pidana tetap berjalan sebagai dua hal berbeda.

Ketentuan tersebut mempertahankan kemungkinan penuntutan terhadap pelaku meskipun negara sudah merampas asetnya melalui mekanisme yang diatur undang-undang.

Sementara itu, Pasal 53 ayat (1) mengatur pembentukan badan oleh Presiden untuk mengelola aset. Badan tersebut bertugas menangani pengelolaan kekayaan hasil tindak pidana.

Kemudian, Pasal 61 ayat (1) mengamanatkan pembentukan badan lain untuk mengawasi perampasan dan pengelolaan aset. Kedua lembaga tersebut menjadi bagian dari infrastruktur pelaksanaan UU Perampasan Aset.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa regulasi ini juga mengarahkan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian aset kepada pihak yang berhak.

Ia juga menekankan pentingnya pemulihan kerugian negara dan masyarakat melalui instrumen hukum tersebut.

UU Perampasan Aset Tidak Berlaku Surut

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian terdapat dalam Pasal 72. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara hanya dapat menerapkan perampasan dan pengelolaan aset terhadap tindak pidana yang terjadi setelah undang-undang berlaku.

Dengan demikian, UU Perampasan Aset tidak berlaku surut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum pemberlakuannya. Ketentuan tersebut menjadi batas waktu penerapan regulasi dalam proses penegakan hukum.

Pengesahan undang-undang ini memberikan dasar hukum baru bagi negara untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan. Meski demikian, efektivitas penerapannya akan bergantung pada kesiapan kelembagaan, mekanisme pengawasan, dan pelaksanaan ketentuan hukum secara akuntabel.

Pemerintah kini harus menyiapkan pembentukan kedua badan tersebut serta memenuhi masa tunggu sebagaimana diatur Pasal 74. Sebelum kedua persyaratan itu terpenuhi, mekanisme dalam UU Perampasan Aset belum dapat dilaksanakan.

(Redaksi)

POIN UTAMA

  • 01 POLITIKAL.ID- DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
  • 02 Regulasi ini mengatur mekanisme penyitaan aset hasil kejahatan, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelakunya.
  • 03 Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat instrumen hukum untuk memulihkan aset negara dan menindak kejahatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi.
vns
Tentang penulis

vns

Tim redaksi Politikal.id berfokus pada liputan isu pemerintahan, politik daerah, dan kebijakan publik di Kalimantan Timur dan Indonesia.

Lihat artikel lainnya →
WhatsApp

IKUTI PERKEMBANGAN TERKINI

Dapatkan berita pilihan, analisa mendalam, dan isu strategis langsung ke email Anda setiap hari.