Andi Harun Perkuat Perlindungan Anak Terlantar, Libatkan Masyarakat dan Dunia Usaha

Wali Kota Samarinda Andi Harun

POLITIKAL.ID – Pemerintah Kota Samarinda memperkuat perlindungan anak terlantar melalui kebijakan daerah dan kolaborasi lintas lembaga. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, serta dunia usaha dalam memastikan anak-anak memperoleh hak dan perlindungan yang layak.

Komitmen tersebut mengemuka dalam penandatanganan kesepakatan bersama bertajuk Pemenuhan Hak-Hak bagi Anak-Anak Terlantar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Selasa (17/11/2026).

Andi Harun menghadiri sekaligus menandatangani kesepakatan tersebut bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), pemerintah kabupaten/kota, Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan Kejaksaan Negeri se-Kaltim.

Dalam substansi kegiatan tersebut, Andi Harun menekankan bahwa persoalan anak terlantar membutuhkan penanganan bersama.

“Perlindungan anak terlantar tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga. Pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha harus membangun kerja sama agar pemenuhan hak-hak anak berjalan secara menyeluruh,” Kata Andi Harun.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan setiap anak memperoleh perhatian, perlindungan, dan pendampingan sesuai kebutuhannya.

“Anak-anak yang membutuhkan perlindungan harus mendapatkan perhatian serius. Pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan, serta perlindungan mereka harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama,” jelas Andi Harun.

Andi Harun Perkuat Perlindungan Anak Terlantar melalui Tiga Perwali

Pemkot Samarinda telah menyiapkan tiga instrumen kebijakan untuk memperkuat sistem perlindungan anak. Ketiga regulasi tersebut menjadi landasan dalam membangun pelayanan terpadu sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Instrumen pertama adalah Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Kebijakan tersebut mendorong masyarakat di tingkat kelurahan dan lingkungan agar berperan aktif dalam melindungi anak.

“Perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan terdekat. Masyarakat perlu memiliki kepedulian untuk melakukan pencegahan, mengenali persoalan sejak dini, melaporkan kasus, serta memberikan pendampingan kepada anak yang membutuhkan perlindungan,”terang Andi Harun.

Instrumen kedua adalah Perwali Samarinda Nomor 49 Tahun 2025 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda.

Keberadaan KPAD menjadi bagian dari penguatan kelembagaan perlindungan anak di tingkat kota. Sementara itu, instrumen ketiga adalah Perwali Nomor 11 Tahun 2019 sebagai landasan pelayanan melalui Unit Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UP-PKSAI).

Andi Harun menilai ketiga instrumen tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi pelayanan.

“Kita membutuhkan sistem yang saling terhubung. Kebijakan perlindungan anak harus berjalan seiring dengan penguatan kelembagaan dan pelayanan sosial. Dengan begitu, penanganan anak tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelas Andi Harun.

Pemprov Kaltim Dorong Perusahaan Berkontribusi melalui CSR

Selain memperkuat kebijakan daerah, Pemprov Kaltim mendorong perusahaan daerah dan swasta untuk berkontribusi dalam penanganan anak terlantar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Skema tersebut menjadi salah satu alternatif dukungan pendanaan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan pendampingan anak.

Andi Harun juga menekankan bahwa tanggung jawab perlindungan anak membutuhkan partisipasi sektor swasta.

“Dunia usaha juga memiliki ruang untuk berkontribusi dalam persoalan sosial. Melalui program CSR, perusahaan dapat membantu mendukung pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak-anak yang membutuhkan perhatian.” Kata Andi Harun.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak dapat memperluas dukungan terhadap program perlindungan anak. Dengan demikian, keterbatasan anggaran pemerintah tidak menjadi satu-satunya faktor penentu keberlangsungan pelayanan.

Kolaborasi Lintas Lembaga Perkuat Pemenuhan Hak Anak

Penandatanganan kesepakatan bersama di tingkat provinsi menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu membangun penanganan anak terlantar yang lebih terarah. Setiap pihak dapat menjalankan perannya sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing.

“Yang terpenting adalah memastikan anak-anak mendapatkan haknya. Jangan sampai persoalan koordinasi maupun keterbatasan sumber daya membuat kebutuhan mereka terabaikan.” Pukas Andi Harun.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemkot Samarinda bersama Pemprov Kaltim berharap perlindungan anak terlantar semakin kuat. Upaya ini mencakup pemenuhan hak dasar, perlindungan sosial, serta pendampingan yang berkelanjutan.

(Redaksi)

POIN UTAMA

  • 01 POLITIKAL.ID - Pemerintah Kota Samarinda memperkuat perlindungan anak terlantar melalui kebijakan daerah dan kolaborasi lintas lembaga.
  • 02 Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, serta dunia usaha dalam memastikan anak-anak memperoleh hak dan perlindungan yang layak.
  • 03 Dalam substansi kegiatan tersebut, Andi Harun menekankan bahwa persoalan anak terlantar membutuhkan penanganan bersama.
vns
Tentang penulis

vns

Tim redaksi Politikal.id berfokus pada liputan isu pemerintahan, politik daerah, dan kebijakan publik di Kalimantan Timur dan Indonesia.

Lihat artikel lainnya →
WhatsApp

IKUTI PERKEMBANGAN TERKINI

Dapatkan berita pilihan, analisa mendalam, dan isu strategis langsung ke email Anda setiap hari.