Fatwa Haram Vape Picu Kekhawatiran Pelaku Usaha, Anhar Minta Pemkot Samarinda Kaji Regulasi

Toko Vape (Ist)

POLITIKAL.ID – Rencana pembatasan peredaran rokok elektrik atau vape menyusul fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menerbitkan aturan sebelum mengkaji keberlangsungan usaha para pedagang vape.

Menurut Anhar, fatwa MUI yang mengharamkan penggunaan hingga produksi dan perdagangan vape merupakan pandangan yang patut dihormati. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan nasib pelaku usaha yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.

Ia mengungkapkan, asosiasi pelaku usaha rokok elektrik telah menyampaikan keluhan mengenai penurunan omzet yang cukup signifikan setelah munculnya fatwa tersebut.

Karena itu, Anhar meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil keputusan yang berpotensi membatasi aktivitas perdagangan.

“Pemerintah tunggu dulu buat regulasinya,” ujar Anhar.

Anhar Minta Dampak Ekonomi Dikaji

Anhar menilai pemerintah perlu menghitung dampak kebijakan terhadap perputaran ekonomi yang melibatkan pedagang, distributor hingga pelaku usaha lainnya.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya melihat persoalan dari satu sudut pandang. Selain mempertimbangkan aspek kesehatan dan keagamaan, pemerintah juga harus memperhitungkan keberlangsungan usaha masyarakat.

Ia juga mempertanyakan dasar penelitian yang menunjukkan besaran penggunaan vape untuk menyalahgunakan narkotika.

Menurut Anhar, data mengenai persentase penyalahgunaan tersebut penting agar pemerintah dapat menyusun kebijakan berdasarkan fakta dan kajian yang komprehensif.

Dengan begitu, aturan yang nantinya pemerintah terbitkan tidak justru merugikan seluruh pelaku usaha, termasuk mereka yang menjalankan perdagangan secara legal.

Penindakan Harus Fokus pada Penyalahgunaan Vape

Lebih lanjut, Anhar menilai persoalan utama yang perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum adalah penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi zat terlarang.

Ia mendorong aparat kepolisian bersama instansi terkait meningkatkan pengawasan dan menindak tegas pihak yang menggunakan rokok elektrik sebagai sarana konsumsi narkotika.

Menurutnya, pemerintah perlu membedakan aktivitas perdagangan vape yang sah dengan tindakan kriminal yang melibatkan penyalahgunaan zat terlarang.

“Artinya yang diuber, diberantas adalah mereka-mereka yang pakai vape narkoba,” tegasnya.

Anhar berharap pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan secara proporsional dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, pandangan keagamaan, penegakan hukum, serta kondisi ekonomi masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat menekan penyalahgunaan vape tanpa mengabaikan nasib pelaku usaha yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari sektor perdagangan rokok elektrik.

(Redaksi)

POIN UTAMA

  • 01 POLITIKAL.ID - Rencana pembatasan peredaran rokok elektrik atau vape menyusul fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
  • 02 Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menerbitkan aturan sebelum mengkaji keberlangsungan usaha para pedagang vape.
  • 03 Menurut Anhar, fatwa MUI yang mengharamkan penggunaan hingga produksi dan perdagangan vape merupakan pandangan yang patut dihormati.
vns
Tentang penulis

vns

Tim redaksi Politikal.id berfokus pada liputan isu pemerintahan, politik daerah, dan kebijakan publik di Kalimantan Timur dan Indonesia.

Lihat artikel lainnya →
WhatsApp

IKUTI PERKEMBANGAN TERKINI

Dapatkan berita pilihan, analisa mendalam, dan isu strategis langsung ke email Anda setiap hari.