POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Gabungan mahasiswa peduli pembangunan Kalimantan Timur ( GMPPKT ) menggelar demo di depan pintu pagar Kejati Kaltim, Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang, Senin (14/9/2020).
Belasan pengujukrasa membawa megaphone, selebaran dan baleho untuk menyampaikan aspirasinya tersebut.
GMPPKT menduga ambruknya hanggar bandara samarinda baru tahun anggaran 2012 dan 2013 lantaran adanya dugaan pengurangan volume material sebesar Rp 9,3 miliar.
Hal itu ditunjukkan dari hasil temuan lhp bpk tahun 2012 dan 2012 no 22/HP/XIX/08/2015.
“Kejati Kaltim melakukan investigasi dengan menindaklanjuti lhp BPK,” ujar Korlap, Adhar yang juga ia sampaikan saat audensi bersama Kejati Kaltim.
Ditambahnya lagi, belum ada sanksi yang dijalankan pihak kontraktor sampai saat ini, pun sanksi senilai Rp 400 juta namun tidak dilakukan.
“Pihak Kejati memanggil Dishub, pptk, kontraktor PT AT, kpa pada saat itu,” imbuhnya.
Sementara itu, dikonfirmasi awak media, Kasi pengaman pembangunan strategis ( Kasi intel ) Frendra mengatakan akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat.
Pun menurut dia, ranah pidsus apakah kasus tersebut sudah pernah ditangani atau belum.
“Kami telaah dulu, mohon bersabar,” tutur Frendra yang ia sampaikan juga kepada perwakilan gabungan mahasiswa.
Dirinya menyebutkan, alur mekanismenya laporan akan diserahkan laporan ke PTSP lalu diproses ke Pidsus dan pimpinan menelaah kasus.
“SOP untuk lamanya kasus ini ditangani tergantung laporan sudah lengkap apa belum, kalau lengkap bukti-buktinya, kami langsung eksekusi,” tegasnya mengakhiri.
( Redaksi Politikal – 001 )
