POLITIKAL.ID – Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Di tengah tekanan politik tersebut, Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Surat tersebut disebut diserahkan langsung kepada Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (11/11/2026).
Seorang sumber yang dekat dengan Gibran membenarkan kabar tersebut kepada CNNIndonesia.com.
“Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” kata sumber tersebut.
Kabar pengunduran diri ini muncul setelah Gibran bertemu Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan selama 2,5 jam itu membahas dinamika politik dan polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyebut Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
120 Anggota DPR Dorong Pemakzulan Gibran
Tekanan terhadap posisi Gibran juga datang dari parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagai langkah awal proses pemakzulan Wakil Presiden.
Usulan itu muncul dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi. Dua pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa dari NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB, turut menghadiri pertemuan tersebut.
Berikut rincian anggota DPR yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat:
- PDIP: 14 orang
- Golkar: 11 orang
- Gerindra: 11 orang
- PKB: 18 orang
- NasDem: 19 orang
- PKS: 28 orang
- PAN: 1 orang
- Demokrat: 18 orang
Dalam pemaparannya, masing-masing fraksi menyoroti persyaratan pendidikan Gibran. Mereka mempertanyakan kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden setelah muncul dua putusan pengadilan terkait dokumen pendidikan yang ia gunakan saat pencalonan Pilpres 2024.
Polemik Dokumen Pendidikan Gibran Jadi Sorotan
Persoalan ijazah dan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran menjadi salah satu dasar munculnya desakan politik di DPR.
Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setingkat SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Dua putusan tersebut kemudian menjadi perhatian sejumlah anggota DPR. Mereka menilai persoalan administrasi pendidikan itu perlu mendapat tindak lanjut melalui mekanisme konstitusional.
Prabowo Minta Gibran Tetap Berjuang Melalui PTUN
Sebelum kabar penyerahan surat pengunduran diri muncul, Gibran mengungkapkan isi pertemuannya dengan Prabowo pada Selasa (10/11/2026).
Ia mengatakan Presiden memberikan sejumlah saran untuk menghadapi persoalan yang berkembang. Salah satunya, Prabowo meminta Gibran tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ucap Gibran di Istana Wapres, Jakarta.
Gibran juga menyebut Prabowo menyarankan dirinya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA.
Sementara itu, kabar penyerahan surat pengunduran diri pada Rabu (11/11/2026) masih bersumber dari keterangan orang dekat Gibran. Kepastian mengenai penerimaan surat dan tindak lanjutnya memerlukan keterangan resmi dari Presiden maupun pihak Istana.
(Redaksi)
