Cuma gertak
Manuver Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan soal hak angket, direspons menohok oleh Profesor Jimly Asshiddiqie.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), menilai hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 tak memiliki cukup waktu untuk direalisasikan.
Sehingga, kata Jimly Asshiddiqie, usulan Ganjar dan Anies hanya gertakan politik saja.
"Hak angket itu kan hak, interpelasi hak angket, penyelidikan, ya waktu kita 8 bulan ini sudah nggak sempat lagi ini cuma gertak-gertak politik saja," ungkap Profesor Jimly, Rabu (21/2/2024).
Jimly menganggap tuduhan kecurangan selalu terjadi di setiap pemilu sejak tahun 2004.
Bahkan menurutnya, bukan cuma satu pasangan calon saja yang dirugikan akibat kecurangan di Pemilu 2024.
"Tapi saya berharap mudah-mudahan ya gini, setiap pemilu sejak 2004 selalu riuh, selalu seru. Nah selalu ada tuduhan kecurangan. Tapi kecurangan itu ada di mana-mana menguntungkan semua paslon. Ada kasus di sana itu menguntungkan paslon 01, ada kasus di sana itu menguntungkan paslon 02, tapi di sebelah sana ada lagi 03," ungkap Jimly Asshiddiqie.
Ia berpendapat, kecurangan dalam pemilut tidak bisa dituduh terstruktur dari atas ke bawah sesuai perintah.
"Ini kreativitas lokal sektoral ya buktinya banyak kasus yang masing-masing merugikan tiga-tiganya, nah jadi selalu dalam sejarah pemilu kita ada nih yang kayak kayak gini," ujar dia.
