“Karena tenaga honorer itu mempunyai peran yang besar, bahkan bisa lebih bagus kerjanya. Dan negara tidak akan bangkrut untuk membayar atau membiayai tenaga honorer itu, apalagi tenaga-tenaga honorer ini terkait dengan pengembangan sumber daya manusia negara,” jelasnya.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini bercerita tentang pengalamannya dalam suatu kunjungan ke salah satu sekolah di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Purwokerto, yaitu SD Karang Soka Batu Raden.

“Saya sengaja kesana, nggak mau saya ambil contoh di Kaltim. Sudah tahu bagaimana tenaga honor di Kaltim. SD Karang Soka ini negeri, 10 orang gurunya dan hanya tiga orang PNS, sisanya guru honorer, dengan gaji 300 ribu rupiah perbulan. Bayangkan saja dengan 300 ribu, dia masih bisa hidup,” jelasnya.

Dengan begitu, Isran Noor mengusulkan alokasi APBN yang dikelola pusat sebesar 30 persen dan 70 persen dikelola daerah atau 40 – 60 maupun 50 – 50.

“Jika banyak transaksi di daerah, maka otomatis ekonomi nasional akan menjadi kuat. Jika 30 persen terasa sangat sulit, semisal dana untuk tenaga honorer dan tunjangan lainnya,” tutupnya. (*)