POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Tenaga pembantu pemerintah atau biasa disebut tenaga honorer selalu menjadi perhatian bagi Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Terlebih setelah adanya keinginan pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honorer dan menggantikannya dengan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang direkrut melalui skema tes.

Isran Noor menegaskan tidak setuju dengan penghapusan tenaga honorer tersebut. Hal itu ia sampaikan diberbagai kesempatan.

“Bayangkan 4 juta orang tenaga honorer di negara ini, dihapus bagaimana ini ceritanya. Karena pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja di luar sektor pemerintah. Bayangkan saja jika 4 juta tenaga honorer itu dihapus. Satu orang menghidupi keluarga, misalkan 1 istri dan 2 anak. Jadi ada lebih dari 15 juta orang yang kesulitan untuk hidup.” Kata Isran Noor belum lama ini.

Seharusnya, lanjut Gubernur Isran, tenaga honorer tidak dihapuskan, melainkan diprioritaskan untuk menjadi tenaga PPPK.