Senin, 29 April 2024

Hari Milad PKS ke-21, JK Sebut Era Jokowi Bayar Hutang Hingga Rp 1.000 Triliun Per Tahun

Senin, 22 Mei 2023 12:16

BERBICARA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla hadir dalam perayaan milad PKS ke-21. / Foto: Istimewa

POLITIKAL.ID - Pada Hari Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla menyebut era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membayar utang hingga Rp 1.000 Triliun per tahun. 

Nilai ini dikatakan paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia.

"Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ujar JK pada Sabtu (20/5) malam.

JK adalah wakil presiden Jokowiperiode 2014-2019. Menurutnya, ini adalah salah satu masalah ekonomi yang akan dihadapi ke depannya.

Bilamana terjadi terus menerus akan menjadi persoalan yang besar sehingga ia berharap tidak akan terjadi lagi.

Selain itu, saat ini ada juga masalah sosial yang sangat berbahaya di kalangan publik. Contohnya, seperti ada keharusan bagi keluarga pejabat untuk pamer kemewahan di media sosial.

"Masalah sosial sekarang sudah mulai berbahaya, ibu-ibu (pamer) pakai tas bagus jadi musuh masyarakat, apalagi pakai tas Hermes, bukan dia yang salah, suaminya yang ditawan. Ada anak pakai motor besar jadi musuh masyarakat," imbuhnya.

JK menilai masalah sosial yang terjadi ini bagian dari protes masyarakat yang merasa tak adil akibat pemerataan ekonomi yang belum merata.

Kesenjangan antara kalangan atas dan bawah sangat lebar sehingga menimbulkan berbagai protes.

Karenanya, jika permasalahan ini tidak diselesaikan akan menimbulkan konflik besar, seperti yang terjadi di masa lalu.

Satu langkah ini apabila tidak diselesaikan keadilan akan jadi lagi tahun 1998 dan kita tidak ingin, kita harus hindari itu dengan pemerataan," pungkasnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir Maret 2023, posisi utang pemerintah tercatat sebesar Rp7.879,07 triliun. Rasio utang ini tercatat sebesar 39,17 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

(Redaksi)

Tag berita: