Melihat hal itu, Maman meminta kepada Fachrul untuk merevisi program Kemenag yang dinilai janggal tersebut.

Ia berharap anggaran Kemenag tahun 2021 difokuskan untuk penanganan dampak corona pada lingkup tugas Kemenag.

"Mereka gak punya sense of pandemi. Kami mendesak Kemenag merivisi program dan anggaran," kata Maman.

Pihak Kemenag sudah mengklarifikasi sejumlah mata anggaran kontroversial yang ditemukan DPR tersebut.

Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenag Ali Rokhmad mengatakan anggaran Rp33 miliar untuk empat orang diakuinya sebagai salah ketik.

Dia menyatakan anggaran itu diperuntukkan bagi 4.030 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag.

Sementara untuk anggaran VPN, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemenag, Nizar Ali mengatakan pengadaan VPN bertujuan demi pengamanan data.