POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Ali Hamdi turut menolak penetapan tarif tol Balikapan - Samarinda (Balsam).
Penolakan itu itu lantaran enam bulan lalu saat melakukan reses di sungai merdeka, ternyata ada keluhan masyarakat.
Keluhan itu yakni, tanah-tanah warga dari pintu masuk kilo 36 dan sekitarnya belum dibebaskan, bahkan tanam tumbuh pohon yang ditanam petani.
"Ada sekitar 50 kepala keluarga yang lahannya belum diganti pihak tol," ujar Ali di kantor DPRD Kaltim, Selasa (16/6/2020).
Dengan situasi tersebut turut menghilangkan mata pencaharian warga sebagai peladang.
Padahal seluruh hidup warga menggantungkan hidupnya dari tanah yang saat ini telah menjadi jalur tol.
