Sekretaris DPD Golkar Kaltim, Abdul Kadir mengatakan syarat pokok, setiap calon harus memiliki dukungan 30 persen dari total 16 pemilik suara. Jika demikian, maka setiap calon harus memiliki dukungan minimal 5 suara.
Ada pun pemilik suara dalam musda Golkar mendatang. Diantaranya, DPP Partai Golkar (1 suara), DPD I Golkar Kaltim (1), 10 suara di masing-masing DPD II kabupaten/kota, 1 suara Organisasi pendiri secara kolektif (Kosgoro 1957, MKGR, dan Soksi), 1 suara Organisasi yang didirikan secara kolektif ( Al Hidayah, AMPI, Satkar Ulama, dan MDI), 1 suara Dewan Pertimbangan (Wantim) dan 1 suara sayap partai secara kolektif (AMPG dan KPPG).
Kemudian syarat lain, kata Kadir secara terus menerus menjadi anggota Partai Golkar minimal selama 5 tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai lain.
Kemudian, aktif sebagai pengurus selama satu periode penuh di salah tingkatan DPD. Aktif sebagai kader minimal lima tahun. Berdomisili di Kaltim.
Kemudian, harus mengikuti pendidikan kader yang diselenggarakan oleh partai. Pendidikan minimal Strata satu (S1). Lalu, tidak pernah terlibat G-30S PKI. Calon memiliki hubungan suami istri atau sedarah, dalam satu garis lurus ke atas atau ke bawah, yang duduk sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mewakili partai lain. Atau menjadi pengurus partai lain.
Dan terakhir, bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja secara kolektif di Partai Golkar.
"Jika tidak memenuhi 10 syarat di atas, diskresi bisa saja didapatkan jika mendapat restu dari Ketua Umum DPP Golkar," jelas Kadir, menjawab pertanyaan politikal.id terkait peluang adanya diskresi.
Diskresi sebelumnya pernah diberikan saat Musda DPD II Partai Golkar Balikpapan, belum lama ini.
Selanjutnya, kata dia, seleksi syarat administrasi dan lainnya menjadi tanggung jawab panitia saat membuka pendaftaran calon ketua.
"Iya, dalam waktu dekat kita akan buka penjaringan atau pendaftaran itu saat Musda nanti," ujar Fathurrazi, Sekretaris SC Musda Golkar 2020.
Fathur begitu sapaannya, memastikan semua mekanisme akan berjalan dengan baik.
Karena, dirinya menyakini peserta Musda Golkar memiliki integritas dan profesionalisme dalam berorganisasi.
Semua peserta adalah kader Golkar yang sudah paham aturan. Masing- masing komponen sudah paham cara menjaga kondusifitas.
"Saya pikir saat ini kader Golkar cukup solid menjaga kemanan dan ketertiban, memang organisasi kami cukup dinamis, namun kami tetap memperhatikan situasi yang berkembang," kata dia.
Untuk Kepanitiaan musda, Syahril Basran bertindak sebagai Ketua SC. Sedang, Syahrun atau H Alung sebagai Ketua OC. Keduanya, menurut Fathur akan sukses menghantarkan musda Golkar Kaltim berjalan tertib dan aman.
Makmur Lebih Berpeluang
Makmur dinilai figur paling berpeluang menjadi Ketua DPD Golkar Kaltim. Pengamat politik Unmul Lutfi Wahyudi mengatakan dalam perspektif organisasi, Makmur adalah kader loyal, berdedikasi, dan berprestasi.
"Bukan hanya sekedar wacana. Tapi dia sudah buktikan itu," kata Lutfi.
Selain sukses di internal partai, Makmur juga terbilang sukses membawa nama Golkar menjadi Bupati Berau dan membawa banyak keberhasilan. Bahkan hingga dua periode.
"Kalau Makmur dihadapkan sama Pak Isran dan Rudi Mas'ud, yang paling berjasa buat Golkar adalah Makmur. Dia paling ideal," kata Lutfi.
Loyalitas Makmur terhadap Golkar sudah dia buktikan dengan tak pernah berpindah ke partai manapun.
"Kalau dianalogikan afiliasi politik dari ketiga figur ini, mana yang punya darah lebih kuning, ya Makmur," jelasnya.
Rekam jejak Makmur sebagai kader Golkar Kaltim berbeda jauh dengan Isran Noor dan Rudi Mas'ud.
Isran dalam karier politik sering pindah-pindah partai. Sementara, keberhasilannya memimpin partai pun belum teruji. Karena, dalam beberapa pengalaman Isran jadi ketua partai, tidak begitu moncreng.
Sama halnya dengan Rudi Mas'ud. Rudi belum menjadi kader Golkar seperti Makmur. Rudi belum memberi keberhasilan dalam mendorong pembangunan partai.
Karena itu, menurut dia, jika diminta memberi pendapat mana figur terbaik memimpin Golkar, Makmur adalah jawabannya. (Redaksi Politikal.id)
