Atas dasar hal tersebut, lanjut Hasto, maka PDIP tidak menutup mata terhadap berbagai aspirasi, khususnya yang disuarakan oleh buruh melalui konfederasi organisasi buruh, para akademisi, praktisi hukum dan pihak lain yang bersikap kritis terhadap RUU Cipta Kerja.

"Partai melihat positif niat baik Presiden Jokowi di dalam merancang kebijakan legislasi terintegrasi untuk cipta kerja. Namun dialog dengan mereka yang kritis tetap harus dilakukan. Sebab aspirasi rakyat sangatlah penting. Partai membuka diri dan ke depankan dialog. Partai menangkap aspirasi, adanya tuduhan kepentingan buruh, kepentingan rakyat dikalahkan demi karpet merah investasi asing. Dalam hal ini komunikasi politik pemerintah jadi sangat penting untuk menjelaskan niat baik RUU ini," ungkapnya.

Hasto menegaskan, aspirasi terhadap materi muatan RUU Cipta Kerja itu nantinya dapat disampaikan melalui Fraksi PDI Perjuangan DPR atau Badan Legislasi Partai (Balitbang) Partai. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "PDIP Siapkan Tim Khusus Bahas Omnibus Law Cipta Kerja"