Pansus tidak akab melahirkan produk hukum, tetapi akan menghasilkan sejumlah rekomendasi.
"Pansus akan mengundang seluruh bupati atau wali kota se-kaltim. Kita koordinasikan, berapa dana dan pola distribusi seperti apa," jelas Udin.
Udin memahami, masih ada rekannya di DPRD Kaltim yang belum setuju. Namun, ia menegaskan, pembentukan pansus akan sejalan dengan tata tertib DPRD Kaltim.
Terkait rasa khawatir akan melanggar skema physical distancing, Udin juga menegaskan, pertemuan tidak perlu digelar secara langsung.
"Kita pansus bisa online dengan bupati/wali kota sekaltim. Pemerintah punya gugus, DPRD juga punya pansus sesuai tatib," kata Udin. (Redaksi Politikal.id-003)
