Omnibus Law Cipta Kerja disahkan DPR dan pemerintah pada 5 Oktober lalu.
Produk legislasi ini memicu kontroversi dan penolakan dari berbagai elemen,mulai dari buruh, mahasiswa, Ormas Islam dan tokoh agama, hingga para akademisi.
Mereka yang menolak menyebut Omnibus Law Cipta Kerja sebagai produk legislasi yang lebih condong berpihak kepada korporasi dan meminggirkan hak-hak rakyat, terutama buruh.
Presiden Jokowi telah merespons berbagai penolakan itu dengan menyarankan agar disalurkan sesuai ketentuan hukum.
Masyarakat yang menolak, kata Jokowi, bisa mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. (*)
Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "FPI Demo Tolak Omnibus Law, Usung Lima Tuntutan"
