Selain itu, PKB juga dianggap sebagai representasi Nahdliyin, sebutan untuk jamaah Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Dengan dukungan PKB dan PAN, dua partai berbasis pemilih Islam, maka pemerintahan Prabowo/Gibran akan makin menguat.
Jika NasDem dan PKB akhirnya bergabung, kekuatan koalisi pendukung Prabowo/Gibran di parlemen sudah sangat kuat.
Sikap PKS dan PDIP
Kondisi tersebut menyisakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dari barisan koalisi tersebut.
Dua partai yang memiliki ideologi berbeda ini akhirnya harus berhadap-hadapan dengan koalisi besar pemerintah. Setidaknya itu yang terlihat dari sikap PDI Perjuangan.
Namun, berbeda dengan PDIP, PKS justru mulai memancarkan sinyal mau masuk ke dalam koalisi pemerintah.
Sinyal tersebut sepertinya belum ditangkap Prabowo dan jajarannya. Hingga saat ini pertemuan antara PKS dan Prabowo belum berlangsung.
Pihak PKS pun menyimpan harapan agar pertemuan itu bisa terjadi.
"Kita ingin kebersamaan setelah NasDem dan PKB didatangi, ... PKS pasti akan didatangi, kita berharap gitu, toh," kata Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi pada 27 April.
PKS juga sudah berupaya membuat pertemuan itu terjadi, salah satunya dengan menggelar halalbihalal sekaligus Milad Ke-22 PKS di Kantor DPP PKS.
Semua perwakilan partai koalisi dan oposisi datang, namun tidak dengan Gerindra. Perwakilan Gerindra terlihat tidak hadir.
Walau demikian, PKS mengaku komunikasi dengan Prabowo masih terjalin baik dan dalam waktu dekat akan mengatur pertemuan ulang.
Bagi sebagian pihak, justru gestur yang diberikan Gerindra kepada PKS belum tentu sebuah penolakan.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, potensi masuknya PKS ke dalam koalisi besar masih terbuka lebar.
Namun perlu upaya lebih dalam melakukan lobi politik agar dua partai tersebut bisa bertemu dan mengikat kerja sama.
Lagi pula, PKS sendiri memiliki rekam jejak hubungan baik dengan Prabowo. Itu terlihat dari sikap politik PKS yang mendukung Prabowo pada Pemilihan Presiden 2014 dan 2019.
Adapun PDI Perjuangan sendiri hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ingin masuk ke koalisi besar. Statusnya sebagai pemilik suara terbanyak di parlemen tampaknya membuat partai berlambang banteng ini percaya diri sebagai oposisi.
Sekretaris Jendral Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan. Namun demikian, rangkaian komunikasi itu belum berujung pada penentuan hari pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Arah politik PDI Perjuangan terkait mau jadi koalisi atau oposisi sepertinya akan ditentukan pada rakernas yang akan digelar pada 26 Mei mendatang.
Dalam rakernas itulah PDI Perjuangan akan membahas dan menentukan sikap politiknya.
"Enggak hanya membahas itu (masuk atau di luar koalisi), mungkin juga evaluasi. Jadi, sekali lagi kita dalam tatanan ini dan sikap kita (akan) seperti apa," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Adianto.
Perlukah Oposisi di Pemerintahan ?
Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), koalisi artinya kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen. Sedangkan oposisi adalah partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.
