"Iya,pembagian pos anggarannya masing-masing segitu," ujar Samsun sapaannya, Minggu (12/4/2020).
Sebagai penyelenggara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim memiliki wewenang legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Ditengah pandemi korona di Kaltim yang terus bertambah. Pun wakil rakyat telah melakukan pembahasan penanganan bersama unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim.
"DPRD memastikan anggaran itu tepat sasaran sesuai penerima manfaat bantuan," imbuhnya. (Redaksi Politikal - 001)
