Jumat, 15 November 2024

Jadi Pembicara di Koordinator NgoPi Pilkada Kaltim ke-6, Pokja 30: Orang Buta Politik begitu Bodoh

Jumat, 1 November 2024 23:7

BERBICARA - NgoPi Pilkada Kaltim yang kembali digelar para aktivis dan akademisi dengan membedah tema Pendidikan Hanya Janji Pilkada. (IST)

Dalam demokrasi yang sejatinya harusnya ini bukan hanya hubungan siapa yang memilih dan siapa yang dipilih dan setelah proses pemilu dan menjadikan terpilih dan memimpin itu menjadi selesai, tetapi bagaimana yang memilih dan yang terpilih juga mempunyai hak dan kewajiban dan itu saling berkaitan. 

Bagaimana pemilih juga harus menjadi kontrol sehingga menjadi pengawas dan evaluasi bagi terpilih selama masa jabatannya yang tentu saja dibuka dan diberikan ruang partisipasi bermakna kepada publik. Ruang Publik harus ada, itu merupakan syarat penting dalam berdemokrasi, tempat berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga. 

Selain itu, ruang publik merupakan wadah warga negara dimana dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah. Ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan dan tidak ada intervensi pemerintah atau otonom di dalamnya, karena ruang publik juga merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyuarakan dan menyatakan opini, kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. 

Dari ruang publik ini dapat terhimpun kekuatan solidaritas masyarakat warga untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi atas kegelisahan dan ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat. Ruang publik harus berguna dan dimanfaatkan secara tepat agar semua fungsi yang ada pada ruang publik dapat berjalan dengan baik. Dari setiap paslon gubernur, walikota dan bupati selalu saja mengusung isu-isu pendidikan baik sebagai program unggulannya. 

"Sekolah, baju seragam, beasiswa, penunjang lainnya seperti WiFi, komputer, alat praktikum sampai soal sarapan pun digaungkan itu semua muncul pada pemberitaan, spanduk-baleho, pesan berantai dari pendukungnya pun sampai di media sosial," katanya. 

"Berikutnya yang belum terjawab oleh para masing-masing paslon itu apakah mereka bisa menjamin untuk melaksanakan amanat konstitusi 20% anggaran pendidikan dari APBN/APBD? Bagaimana dengan wilayah-wilayah perbatasan yang akses tranportasi dan komunikasi saja masih sulit menjangkaunya? Sedangkang listrik dari PLN saja belum masuk," tambahnya.

Halaman 
Tag berita: